KabarMakassar.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti dua isu utama yang dinilai krusial untuk segera ditangani Pemerintah Kota, diantaranya pengelolaan sampah dan penanggulangan banjir, terutama di kawasan timur kota.
Pemkot Makassar harus memprioritaskan program yang lebih menyentuh langsung masyarakat, dari tujuh program Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menegaskan bahwa program sampah gratis yang telah digaungkan Pemkot tidak cukup hanya digratiskan dari segi iuran, tetapi juga harus berdampak nyata pada kebersihan kota secara menyeluruh.
“Kita ingin program sampah gratis itu berimplikasi pada lahirnya kota yang bersih. Bukan kota yang sampahnya gratis, tapi sampahnya juga ada di mana-mana,” ujar Hartono, Rabu (02/07).
Menurutnya, problem utama dalam pengelolaan sampah justru terletak pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, yang hingga kini masih diwarnai persoalan serius, mulai dari infrastruktur jalan menuju lokasi yang menimbulkan kemacetan parah, hingga status lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan oleh pemerintah.
“Kemacetan di TPA Antang luar biasa, padahal itu titik akhir seluruh alur pengangkutan sampah. Pemerintah kota harus menuntaskan pembebasan lahan dan memaksimalkan infrastruktur TPA,” tambahnya.
Hartono menyebut, kebijakan sampah gratis yang diterapkan oleh Pemkot sejatinya patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat, namun akan kehilangan makna apabila sistem pengelolaan di hilir masih timpang.
Tak hanya soal sampah, Fraksi PKS juga mendesak Pemkot agar segera mengeksekusi rencana induk (master plan) penanggulangan banjir yang sudah disusun, khususnya untuk wilayah Kecamatan Manggala dan sekitarnya yang kerap terdampak saat musim hujan.
“Kami dengar master plan penanganan banjir sudah ada. Sekarang kita tunggu keseriusan pemerintah untuk mengeksekusi. Jangan sampai ini hanya jadi dokumen perencanaan yang tak dijalankan,” tegasnya.
Ia berharap, Pemkot bisa menunjukkan progres konkret pada 2025 dan tahun-tahun mendatang, agar banjir di wilayah-wilayah rawan benar-benar bisa dikendalikan secara sistematis.
Fraksi PKS menilai kedua isu ini persampahan dan banjir menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Mereka mendesak agar pemerintah tidak sekadar fokus pada program-program yang populer, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk membangun jalan beton sepanjang 200 meter dan lebar 6 meneter menuju TPA Antang.
Proyek ini ditargetkan mulai pengerjaan fisik pada bulan Agustus 2025, usai penyelesaian tahapan penyelidikan tanah dan Detail Engineering Design (DED).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mebgatakan Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mengurai persoalan akses masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang selama ini dikeluhkan karena jalan rusak, antrean truk yang mengular, hingga persoalan kelebihan kapasitas.
“Salah satu langkah konkret yang kini kami siapkan adalah pembangunan jalan beton menuju TPA, dengan anggaran senilai Rp9 miliar,” ujarnya, Rabu (25/06).
Dengan konstruksi yang lebih kuat dan tahan beban, jalan beton ini diharapkan mampu memperlancar arus kendaraan pengangkut sampah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Makassar secara menyeluruh.
Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa proyek ini akan menggunakan konstruksi betonisasi sepanjang 200 meter dengan lebar 6 meter.
“Kita anggarkan Rp9 miliar untuk pembangunan jalan masuk ke TPA Antang. Ini kita beton karena kondisi medan sangat berat, banyak tanah bercampur sampah, sehingga butuh konstruksi yang kuat dan tahan beban,” ujar Zuhaelsi.
Saat ini, pembangunan jalan masuk tersebut sedang berada dalam tahap perencanaan. Penyelidikan tanah dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sedang berlangsung.
Targetnya, pengerjaan fisik sudah bisa dimulai pada bulan Agustus 2025. Ia berharap seluruh proses perencanaan, termasuk penyelidikan tanah dan DED, rampung sebelum Agustus, agar pekerjaan bisa langsung dimulai.
“Ini penting karena jalan masuk yang stabil akan mengurangi kemacetan truk dan memperlancar operasional di TPA,” imbuhnya.
Sementara terkait banjir, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, menyampaikan dua opsi utama untuk mengatasi banjir tahunan yang melanda wilayah rawan tersebut, yakni pembangunan kolam retensi dan relokasi warga.
Namun, kedua opsi ini sama-sama membutuhkan anggaran besar yang mencapai kisaran Rp400 miliar.
“Jika kita membangun kolam retensi, biayanya besar. Tapi kalau kita relokasi warga, jumlahnya juga sekitar 400 rumah, dengan estimasi Rp1 miliar per rumah. Nilainya tetap Rp400 miliar juga,” ujar Appi.
Ia menambahkan, pembangunan jalur air baru juga menjadi pertimbangan. Namun, kondisi lahan yang telah ditempati warga di sekitar kawasan Nipa-nipa menyulitkan pelebaran jalur tersebut.
Pemkot Makassar berencana melakukan pembebasan lahan untuk membuka akses aliran air agar tidak semakin terhambat.
“Jalur air jadi sempit karena ada rumah yang berdiri di atasnya. Itu harus dibebaskan,” jelasnya.
