Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, (Dok: KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, menyoroti persoalan pelayanan dasar di tingkat kelurahan yang dinilai masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Hal ini terungkap dari hasil reses anggota dewan di berbagai wilayah kota, yang menunjukkan bahwa keluhan warga sebagian besar berkaitan dengan layanan administrasi serta fasilitas yang tidak memadai di kantor-kantor kelurahan.
“Paling banyak itu keluhan soal pelayanan dasar di kelurahan, baik dari sisi respons petugas hingga kondisi sarana dan prasarana. Ada kantor kelurahan di Makassar yang tidak representatif, bahkan bocor dan rusak ketika hujan,” ungkap Andi Pahlevi, Selasa (03/06).
Dengan total 153 kelurahan, menurutnya, Pemkot Makassar perlu lebih serius memperhatikan kondisi infrastruktur sebagai fondasi utama pelayanan publik.
Ia mengungkapkan, dalam beberapa kunjungan reses, masyarakat mengeluh tidak bisa mendapatkan pelayanan karena kantor tutup saat hujan atau pegawai sulit ditemui.
“Bayangkan, warga mau urus surat-surat tapi tidak ada pegawai yang bisa ditemui. Kadang karena hujan, pegawai keluar, kantornya bocor, tidak layak pakai. Ini sudah jadi masalah menahun, tapi belum tuntas,” ujarnya.
Selain soal infrastruktur, warga juga mengeluhkan proses birokrasi yang dianggap berbelit-belit.
“Banyak juga yang merasa dipersulit. Bukan berarti disengaja, tapi kadang sistem pelayanan tidak responsif. Ini yang kami dorong agar pemerintah hadir lebih aktif di tengah masyarakat,” jelas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Andi menegaskan, pemerintah kelurahan seharusnya bersifat responsif dan terbuka 24 jam, terutama untuk kebutuhan mendesak warga.
Ia mencontohkan, beberapa warga mengeluh karena tidak bisa menghubungi pihak kelurahan saat kondisi darurat di malam hari.
“Memang tidak semua urusan harus dilayani tengah malam, tapi minimal ketika ditelepon, lurah atau stafnya bisa memberi respons. Ini bagian dari kehadiran negara dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Meski banyak kekurangan, Andi Pahlevi mengapresiasi beberapa kelurahan di Makassar mulai menunjukkan perbaikan, terutama karena semakin banyak lurah muda yang lebih mobile dan cepat tanggap.
“Kita lihat sekarang banyak lurah yang masih muda, mereka lebih aktif dan cepat respons. Ini positif, tapi tetap perlu pengawasan dan dukungan anggaran,” katanya.
Komisi A, lanjut Andi Pahlevi, akan terus melakukan pengawasan langsung ke lapangan, termasuk menerima laporan warga yang merasa tidak mendapat pelayanan maksimal.
Ia pun mengimbau warga untuk tidak ragu melapor ke anggota dewan dari daerah pemilihannya jika mengalami hambatan di tingkat kelurahan atau kecamatan.
“Kalau ada warga yang merasa keluhannya tidak sampai, silakan hubungi anggota dewan di dapil masing-masing. Kami siap bantu menjembatani agar pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Andi Pahlevi berharap, momentum penyusunan program kerja 2025 mendatang dapat dimanfaatkan Pemkot Makassar untuk memprioritaskan revitalisasi kantor kelurahan serta peningkatan kapasitas pegawai pelayanan. Ia menilai, tanpa dukungan fasilitas yang layak, target pelayanan prima hanya akan menjadi jargon belaka.
