Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih yang digalakkan pemerintah pusat mulai memunculkan sorotan tajam dari legislatif.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mengkritik perekrutan pengurus program tersebut dinilainya terlalu terburu-buru dan berisiko gagal karena minimnya kesiapan dan kompetensi dari para pengurus koperasi di tingkat kelurahan.
Menurut Hartono, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung dari Presiden sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional dari bawah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah, khususnya Wali Kota, diminta untuk menunjuk dinas teknis, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, untuk membentuk koperasi di setiap kelurahan.
Namun, ia mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan yang terlalu singkat memaksa para lurah mengambil inisiatif sendiri.
Akibatnya, muncul banyak koperasi baru di tingkat kelurahan yang dibentuk tanpa persiapan matang, bahkan tanpa pendampingan dari instansi terkait.
“Yang jadi soal hari ini, apakah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus koperasi di kelurahan itu benar-benar kompeten?” tegas Hartono.
“Kita sudah punya banyak pengalaman tentang koperasi yang macet. Jangan sampai koperasi ini hanya sekadar formalitas untuk mengejar program nasional, tapi akhirnya mangkrak di tengah jalan,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa banyak pihak yang tergiur membentuk koperasi karena informasi yang beredar bahwa akan ada bantuan besar-besaran dari pemerintah pusat.
Situasi ini, menurutnya, mendorong semangat ‘asal bentuk’ tanpa memperhatikan kualitas pengelolaan koperasi.
Hartono menilai bahwa koperasi, jika dikelola dengan serius, bisa menjadi soko guru ekonomi rakyat. Namun, untuk itu diperlukan lebih dari sekadar pembentukan formal.
Ia menekankan pentingnya memilih pengurus yang punya waktu, kemauan, dan kapasitas untuk benar-benar menjalankan koperasi secara profesional.
“Kalau orang yang dipilih tidak punya waktu, tidak punya kemampuan, cuma sekadar ikut-ikutan karena ini program nasional, ya kita hanya menumpuk bom waktu. Hari ini dibentuk, besok jadi masalah,” ujarnya.
Hartono juga menyinggung langsung situasi di kelurahannya. Ia mengaku pernah menghadiri rapat dengan sejumlah pengurus koperasi baru dan mendapati bahwa banyak dari mereka bahkan belum tahu rencana atau tujuan koperasi yang mereka kelola.
“Saya tanya, koperasi ini mau bikin apa? Mereka jawab belum tahu. Mereka hanya disuruh jadi pengurus, ya mereka ikut saja. Ini bahaya,” katanya.
Saat ini, tercatat sudah ada 149 Koperasi Merah Putih yang terbentuk di Makassar. Namun, Hartono mempertanyakan apakah pembentukan sebanyak itu sudah berada dalam pengawasan dan atensi serius dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar.
“Dinas Koperasi harus turun langsung. Jangan hanya tunggu laporan. Harus ada pendampingan, pembimbingan, pelatihan. Jangan sampai kita berlomba-lomba bikin koperasi tapi tak satu pun jalan,” ujar Hartono.
Ia juga mendorong agar Dinas Koperasi segera memanggil dan mengonsolidasikan seluruh koperasi yang telah terbentuk untuk mendiskusikan rencana konkret dan langkah strategis ke depan.
Jika tidak, Hartono mengkhawatirkan koperasi-koperasi ini justru akan menjadi beban baru bagi pemerintah.
“Koperasi ini bisa jadi solusi kebangkitan ekonomi nasional, tapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, justru jadi masalah baru. Ini yang harus kita antisipasi sejak sekarang,” pungkasnya.
