KabarMakassar.com — Komisi A DPRD Makassar berkomitmen memfasilitasi perjuangan para honorer setelah menerima langsung audiensi dari Aliansi R2 dan R3 yang menyuarakan keresahan mereka soal masa depan sebagai tenaga non-ASN.
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, mengungkapkan bahwa kehadiran perwakilan aliansi merupakan bentuk kegelisahan kolektif yang patut dihargai.
Dalam audiensi itu, ia menilai bahwa tuntutan utama para honorer adalah kejelasan masa depan mereka setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN/PPPK tahap I tahun anggaran 2024.
“Jadi hari ini Aliansi R2 dan R3 hadir audiens untuk menanyakan kepastian, kepastian bagaimana ke depannya soal R2 dan R3,” ucap Andi Pahlevi usai menerima aspirasi di ruang Komisi A, Kamis (15/05).
“Kami sudah menerima dan sudah mendapat apa yang menjadi keluhannya teman-teman aliansi. Intinya adalah teman-teman aliansi itu mau kejelasan bagaimana ke depannya status mereka,” lanjutnya.
Andi Pahlevi memastikan bahwa keluhan tersebut tidak akan berhenti di meja Komisi A saja. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan membawanya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar.
“Kami sudah sampaikan bahwa akan kami diskusikan ke BKD dan akan kami sampaikan ke BKD yang menjadi keluhan teman-teman R2 dan R3. Yang jelas, kami anggota DPRD Kota Makassar akan berusaha maksimal untuk bisa memberikan jawaban, memberikan solusi terkait dengan yang dikeluhkan oleh teman-teman aliansi tadi,” tegasnya.
Menanggapi keluhan bahwa para honorer telah dijanjikan berkali-kali oleh pihak BKD namun tak kunjung mendapatkan kepastian, Andi tak menampik hal tersebut. Ia berharap, dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang, BKD dapat hadir dan memberikan jawaban konkret.
“Katanya dia sudah beberapa kali dijanji. Tapi kami berharap nanti BKD bisa hadir di saat kami melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mudah-mudahan pada saat RDP nanti sudah ada solusi, kepastian nasib R2 dan R3 itu seperti apa,” kata legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkarnain, menegaskan bahwa DPRD sepenuhnya akan mengawal tuntutan tenaga honorer untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, bukan paruh waktu ataupun pegawai kontrak dengan status yang tidak jelas.
“Kalau kami pasti mengawal itu, terkait itu,” ujar Tri dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa agenda RDP sudah masuk dalam rencana kerja Komisi A. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan menghadirkan kembali BKD dan perwakilan aliansi R2 dan R3 guna menggali kejelasan proses yang selama ini terkesan lamban.
“Kalau itu, kita kan sudah sepakat akan kita agendakan untuk RDP, dengan memanggil BKD dan memanggil aliansi R2 dan R3 mempertanyakan kejelasannya sampai di mana,” jelasnya.
Tri mengungkapkan bahwa saat rapat terakhir dengan BKD, alasan yang disampaikan adalah bahwa BKD sedang berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait kebijakan dan formula pengangkatan.
“Karena kemarin waktu kita rapat dengan BKD, alasannya bahwa sementara teman-teman BKD konsul ke Jakarta, menanyakan hal itu, terkait bagaimana keputusannya dan formulanya seperti apa,” pungkas Tri.
Sebelumnya, ratusan perwakilan honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai SKPD mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (15/05), guna menyuarakan kegelisahan mereka terkait status kepegawaian yang hingga kini belum jelas, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama CASN/PPPK tahun anggaran 2024.
Kehadiran mereka dipimpin langsung oleh Ketua Aliansi R2 dan R3 Kota Makassar, Sukri Zulkarnain yang akrab disapa Uky. Mereka diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Makassar untuk berdiskusi sekaligus menyerahkan data honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap seleksi pertama.
“Hari ini kami bersama Ketua Komisi A membahas berbagai keraguan teman-teman tentang nasib mereka ke depan. Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa akan difasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti BKPSDMD dan Dinas Keuangan. Kami sudah serahkan data, tinggal menunggu tindak lanjutnya,” ujar Uky kepada awak media usai pertemuan.
Uky menegaskan bahwa kehadiran mereka di DPRD bukan dalam rangka mendesak, melainkan meminta kepastian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), yang hingga kini belum ada kejelasan.
“Ini bukan desakan. Kami datang untuk meminta kepastian waktu pengisian DRH karena waktu yang kami ketahui sudah sangat dekat. Tapi penjelasan dari pihak terkait sampai sekarang masih belum terang, masih abu-abu. Itulah kenapa kami hadir membawa suara teman-teman dari seluruh SKPD,” jelasnya.
Uky menyebut, aliansi R2 dan R3 sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, yang menyebut bahwa sebanyak 3.217 tenaga honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, kabar di lapangan justru sebaliknya.
“Pak Akhmad bilang data kita sudah diusulkan. Tapi teman-teman malah dapat kabar sebaliknya katanya kita belum masuk ke pusat. Ini yang bikin kami semua gelisah. Dari kegelisahan inilah aliansi ini terbentuk. Karena tak ada kejelasan, muncul berbagai pertanyaan baru. Dan teman-teman memilih saya untuk menyampaikan semuanya,” ungkap Uky.
Ia menyebutkan bahwa informasi yang simpang siur turut menambah tekanan psikologis ribuan honorer. Lebih parah lagi, belum ada pernyataan resmi dari Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Plt. Kepala BKN terkait status usulan Kota Makassar.
“Prof Zudan sempat menyebut bahwa masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum mengusulkan nama-nama honorer yang tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus pada tahap pertama. Nah, kami khawatir,” kata Uky.
Selain menuntut kejelasan usulan ke BKN, para honorer juga menekankan bahwa status mereka ke depan haruslah sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka menolak jika hanya dialihkan menjadi pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa status dan perlindungan yang jelas.
“Kalau hanya diberi status pegawai kontrak, itu sama saja ganti baju tapi tidak menyentuh hakikat. Apa bedanya? Cuma beda nama. Teman-teman semua di SKPD se-Kota Makassar ingin status penuh waktu bukan paruh waktu, bukan outsourcing. Kami ingin diakui sebagai bagian dari sistem,” tegas Uky.
“Kami Tidak Menuntut Lebih, Hanya Ingin Diakui” tambahnya.
