KabarMakassar.com — Potensi besar sektor pertanian, khususnya komoditas kakao, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengarahkan perbankan di Sulawesi Selatan agar mulai memperkuat penyaluran kredit kepada pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem kakao.
Langkah ini dinilai strategis guna mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan.
Kepala Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menginisiasi kerja sama dengan perbankan di wilayah tersebut untuk melakukan identifikasi lapangan. Tahapan ini penting guna memahami kebutuhan riil dan kondisi pelaku usaha kakao dari hulu hingga hilir.
“Dengan identifikasi langsung, kita ingin perbankan mengetahui secara pasti seperti apa kondisi di lapangan. Selanjutnya, mereka bisa menentukan sendiri kriteria dan syarat pembiayaan yang akan diterapkan kepada pelaku usaha di sektor kakao,” ujarnya Kamis (15/05).
Muchlasin menyebutkan, penyaluran kredit melalui skema pembiayaan UMKM hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diarahkan khusus untuk mendukung industri kakao.
Menurutnya, potensi kakao jauh lebih besar dari beberapa komoditas lain yang selama ini telah mendapat dukungan kredit.
“Kalau kredit untuk pisang cavendish tahun lalu bisa tembus Rp7 miliar, harusnya untuk kakao bisa lebih besar. Kita bisa mulai dari target KUR sekitar Rp500 miliar, dan 20% dari itu dapat difokuskan ke sektor kakao,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pertengahan tahun ini akan menjadi batas waktu bagi bank-bank di Sulsel untuk mulai menetapkan sasaran kredit mereka. Ini termasuk pengalokasian dana, pengaturan segmentasi penerima pembiayaan, serta penyesuaian persyaratan.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Kanwil DJBC Sulbagsel), Djaka Kusumartata, menyampaikan bahwa kontribusi kakao terhadap ekspor Sulsel semakin signifikan.
Meskipun pada kuartal I/2025 kontribusi kakao terhadap total devisa ekspor Sulsel masih sebesar 6,6% atau sekitar US$25,74 juta dari total US$390 juta, angka tersebut menunjukkan peningkatan dua kali lipat dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.
Tidak hanya itu, Djaka menyebutkan bahwa kakao juga berperan besar terhadap penerimaan bea keluar Sulawesi Selatan yang tercatat mencapai Rp13,89 miliar pada kuartal pertama 2025. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 67,91% dibandingkan periode sebelumnya.
Kombinasi antara peningkatan kontribusi ekspor dan dorongan pembiayaan dari sektor keuangan menjadi sinyal positif bagi pengembangan industri kakao ke depan.
Dengan sinergi antara OJK, perbankan, dan para pelaku usaha, diharapkan komoditas ini mampu menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sebelumnya diberitakan, Komoditas kakao yang pernah berjaya sebagai salah satu unggulan pertanian Sulawesi kini kembali menjadi fokus perhatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) berupaya menghidupkan kembali potensi besar komoditas ini.
Muchlasin menyebut upaya ini diringi dengan telah diadakannya Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Kamis (08/05) lalu dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa komoditas kakao memiliki peluang besar untuk dikembangkan kembali. Kakao dinilai sebagai produk potensial ketiga setelah kelapa sawit dan rumput laut, dengan nilai jual global yang saat ini mencapai kisaran USD 8.000–9.000 per ton.
Menurutnya, kondisi ini merupakan momentum untuk mengembalikan kejayaan kakao yang sempat meredup sejak akhir 1990-an.
“Dulu, kakao dan kacang mete adalah komoditi unggulan Sulawesi, namun sekarang banyak lahan kakao tidak lagi terurus karena harga yang pernah anjlok. Padahal, saat ini harganya melonjak dan membuka kembali peluang besar,” ujar Muchlasin, Jumat (09/05).
Ia menambahkan bahwa OJK telah melakukan diskusi mendalam dan menyusun rencana strategis untuk mendorong sektor pertanian, khususnya kakao, melalui pendekatan kolaboratif dan perluasan akses pembiayaan.
“Kami melihat peluang ini dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mendukung ekspor kakao. Harapannya, sektor ini kembali menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Ia menjeladkan FGD tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pejabat instansi vertikal, pimpinan daerah dari Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, dan Tenggara, pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, hingga stakeholder lainnya. Partisipasi luas ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun ekosistem kakao yang berkelanjutan.
Tujuan utama FGD adalah merumuskan solusi konkret terhadap berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis komoditas kakao.
Fokus diskusi tertuju pada bagaimana industri jasa keuangan dapat berperan aktif memperluas akses pembiayaan bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai kakao, mulai dari petani, pengolah, hingga eksportir.
Muchlasin menekankan pentingnya sinergi antarsektor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha kakao.
Menurutnya, optimalisasi peran lembaga jasa keuangan menjadi kunci dalam menyediakan dukungan modal dan layanan keuangan lainnya bagi para pelaku usaha.
“Dengan dukungan finansial yang tepat, serta keterlibatan aktif dari pemerintah dan sektor swasta, kita bisa menghidupkan kembali komoditas kakao sebagai tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya.
OJK juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pendekatan klasterisasi dan integrasi pembiayaan agar pelaku usaha kakao dapat berkembang secara menyeluruh dari sisi produksi, distribusi, hingga ekspor.
Upaya ini juga akan diarahkan untuk memaksimalkan peran teknologi, riset, dan inovasi dalam meningkatkan nilai tambah produk kakao lokal.
