Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman (Dok: Nofi KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang tidak sempat hadir untuk membuka secara langsung kegiatan High Level Meeting dan Asistensi Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 di Hotel The Rinra, Kota Makassar.
Agenda tersebut menjadi momentum bagi Sulsel untuk pertama kalinya mengimplementasikan Opsen Pajak Daerah, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Diketahui, High Level Meeting TP2DD 2025 memdorong optimalisasi opsen pajak daerah di Sulsel. Pemprov Sulsel berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan sinergi pusat-daerah.
Sebagai informasi, opsen pajak meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB.
Lebih jauh, Jufri mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja tahun lalu.
“Kegiatan High Level Meeting kita hari ini dirangkaikan dengan pengisian Championship TP2DD Tahun 2025 sebagai evaluasi atas kinerja Tahun 2024,” ujar Jufri saat membaca sambutan Gubernur Sulsel pada Rabu (14/05).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia atas dukungannya selama ini. Selama tiga tahun terakhir, TP2DD Sulsel konsisten meraih predikat terbaik se-Sulawesi,” sambungnya.
Jufri Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi antara TP2DD Provinsi dan kabupaten kota dalam meningkatkan ETPD.
Berdasarkan surat Menko Perekonomian selaku Ketua Pengarah P2DD Nomor EK.03.05/78/M.EKON/2/2025, Championship tahun 2025 ini menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik, percepatan belanja daerah, kenaikan rasio pajak daerah atau local tax ratio serta penguatan kelembagaan, dan efektivitas monitoring dan koordinasi.
“Saya percaya seluruh agenda tersebut telah kita jalankan. Kini saatnya kita lebih fokus menjalankan kegiatan berdasarkan Rencana Aksi dalam Peta Jalan ETPD masing-masing. Kita berharap Championship TP2DD berlanjut hingga 2031, karena program ini bukan hanya penting, tapi juga memperkuat sinergi pusat dan daerah,” jelas Jufri.
Dilakukannya penerapan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan transaksi, transparansi, juga kecepatan pelaporan.
Dengan kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD yang nantinya dikembalikan lagi pemanfaatannya kepada masyarakat Sulsel.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Ricky Satria menyampaikan, melalui pertemuan tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah meningkatkan PAD.
“Serta upaya dalam mempertahankan capaian di championship TP2DD. Mudah-mudahan hasil ini akan bertambah di Sulawesi Selatan, PAD meningkat, dan pemerintahnya digital di kabupaten makin meningkat,” pungkasnya.
