Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 2024, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalokasikan Rp5 miliar per bulan untuk penyelenggaraan event-event besar pada tahun anggaran mendatang mendapat dukungan dari Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Zulhajar.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kebijakan tersebut selaras dengan identitas Makassar sebagai kota jasa dan kuliner, yang perlu diperkuat dengan agenda seni dan kebudayaan.
Menurut Zulhajar, anggaran yang totalnya mencapai Rp60 miliar setahun memang terbilang besar. Namun, hal itu dianggap wajar bila dampaknya benar-benar mampu menggairahkan pariwisata, memperkuat citra kota, serta menghidupkan sektor ekonomi masyarakat.
“Memang kelihatan cukup besar, tapi kalau efek dominonya terhadap ekonomi dan citra Makassar sebagai Kota Jasa, Seni, dan Kebudayaan itu signifikan, saya kira tidak masalah. Yang penting harus transparan dan outputnya jelas terukur,” ujarnya, Minggu (06/09).
Zulhajar menegaskan, penggunaan anggaran tersebut harus memberi efek langsung pada pergerakan ekonomi warga. Ia berharap, event-event besar yang digelar bisa mendatangkan lebih banyak pengunjung ke Makassar, sehingga ikut mendorong tumbuhnya UMKM.
“Nanti bisa dievaluasi, apakah anggaran sebesar itu melahirkan anak-anak muda kreatif, menghidupkan kesenian, dan yang utama, menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Ia mengakui kondisi ekonomi Kota Makassar saat ini tengah melambat. Karena itu, Pemkot dituntut kreatif dalam mencari cara menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Menurut Zulhajar, salah satu langkah yang realistis adalah dengan menggelar agenda seni dan kebudayaan yang mampu menjadi magnet kunjungan.
Meski mendukung, Zulhajar memberi catatan agar nilai anggaran tidak lebih dari Rp5 miliar per bulan. Hal ini mempertimbangkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada 2025, serta serapan anggaran pemerintah yang juga menurun.
“Saya kira jangan sampai lewat dari itu. Intinya bukan angka, tapi efeknya. Kalau dampaknya positif, silakan dilanjutkan, bahkan bisa ditambah. Tapi kalau tidak, perlu evaluasi serius,” jelasnya saat dihubungi.
Selain mendorong sektor seni dan budaya, Zulhajar menekankan bahwa APBD harus tetap menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi PKB, kata dia, selalu konsisten meminta agar anggaran diarahkan pada program bantuan sosial, kesehatan warga, dan pendidikan yang lebih berorientasi langsung pada masyarakat.
Meski demikian, Zulhajar memahami bahwa tahun ini merupakan tahun pertama Pemkot Makassar menganggarkan program event berskala besar tersebut. Karena itu, ia menyarankan agar anggaran tetap dijalankan dengan evaluasi berkala. “Kalau batasnya Rp5 miliar sudah cukup. Kita lihat dulu impact-nya, apakah rasional atau tetap dilanjutkan. Kalau luar biasa dampaknya, bisa ditambahkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Zulhajar menilai langkah Pemkot Makassar sejalan dengan identitas kota sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Posisi strategis itu, kata dia, harus diperkuat dengan branding kebudayaan dan kuliner yang bisa menambah daya tarik Makassar di mata nasional maupun internasional.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut. Evaluasi terbuka harus dilakukan di akhir tahun, agar masyarakat bisa melihat langsung sejauh mana Rp5 miliar itu memberikan hasil.
“Harus ada efek yang nyata, baik ekonomi maupun sosial budaya. Kalau tidak, maka penganggaran ulang harus dilakukan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Zulhajar mengingatkan Pemkot agar tidak hanya mengejar citra, melainkan betul-betul menjadikan event besar sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat.
“Apalagi aktivitas ekonomi kita sedang melambat. Maka, strategi menghidupkan Makassar lewat agenda seni, budaya, dan kuliner adalah langkah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah memastikan anggaran itu benar-benar efektif,” pungkasnya.
