Efisiensi Anggaran Dinilai Rugikan Rakyat, Mahasiswa Makassar Turun ke Jalan

KabarMakassar.com — Kebijakan terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, masih menjadi penolakan sebagain masyarakat di beberapa daerah, salah satunya Kota Makassar.

Hingga hari ini, Senin (24/02) puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Makassar masih menggelar aksi demo terkait kebijakan tersebut di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Fly Over.

Dari pantauan Kru KabarMakassar, massa aksi telah berada dilokasi sekitar pukul 13.00 Wita, dengan membawa spanduk yang hampir semuanya bernada penolakan terkait kebijakan efesiensi anggaran.

Jenderal Lapangan Aksi, Yuwen mengatakan Inpres terkait efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun ini akan berdampak langsung pada sektor pelayan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Karena pemotongan-pemotongan yang kuat terjadi di negara ini semakin meningkat. Dan dampaknya ke masyarakat, makanya kesehatan semakin mahal, pendidikan akan semakin mahal. Maka kami tidak mau warga itu disiksa dan akad mereka diambil dan kewajiban-kewajiban untuk pemerintahan punya ditambah. Itu akan terjadi,” katanya kepada awak media di lokasi, Senin (24/02).

Ia menerangkan, bahwa dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD, tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun.

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

“Pendidikan dijadikan gratis, rumah sakit dijadikan gratis. Kalau tidak, uang pendidikan kesehatan akan dinaikkan. Dampak dari pemotongan-pemotongan negara, pemerintah, kabupaten, bahkan bawahnya,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang melatarbelakangi pemangkasan anggaran ini adalah untuk membiayai janji politik Prabowo-Gibran pada kampanye pemilihan presiden lalu, terutama program makan bergizi gratis (MBG).

Padahal, kata dia program MBG itu sendiri sampai dengan saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak mendapat klarifikasi dari pemerintah.

“Dipandang dari sisi kesehatan, program MBG sendiri tidak memberi jaminan, karena sebagaimana yang di wacana pemerintah, rata-rata anggaran per sekali makan adalah Rp10.000. Apakah program ini benar-benar menjamin asupan gizi yang memadai, atau sekadar memenuhi kuantitas dengan kualitas yang ala kadarnya,” bebernya.

Pada tataran sosial, dia menilai program MBG tidak akan jauh berbeda dengan program subsidi BBM yang tidak tetap sasaran.

“Singkatnya, alih-alih mengalokasikan dana untuk anak dari keluarga miskin, justru yang mendapatkan manfaat adalah anak dari keluarga kelas atas. Alih – alih memberdayakan keluarga untuk dapat menyediakan gizi yang baik bagi anak – anak, program MBG ini justru akan menambah ketimpangan ekonomi di Indonesia, ditambah lagi dengan ketidakmenentuan ekonomi saat ini,” terangnya.

Tak hanya terkait efisiensi anggaran, massa aksi juga menubruk terkait berbagai persoalan pelanggaran HAM, Hukum dan Demokrasi, salah satunya terkait isu eksekusi barabaraya.

“Itu salah satu dari tuntutan kami bahwasannya negara ini, Prabowo-Gibran harus diadili pelaku-pelaku soal pemotongan dan lain sebagainya diadili, seadil-adilnya,” ucapnya.

“Itu yang sudah saya sampaikan bahwasannya, negara ini ada perampasan tanah, perampasan tempat. itu akan menjadi dampak kekerasan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri dan akan terjadi konflik, jika ada perampasan-perampasan tanah dari pemerintah ada juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah tapi tidak terselesaikan,” lanjut Yuwen.

Adapun tuntutan dari Aliansi Mahasiswa kota Makassar, yaitu:

1. Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Melakukan Evaluasi Seluruh Program Pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna.
3. Menghentikan segala praktik Perampasan Ruang Hidup, Pengrusakan Lingkungan.

Navigasi pos