Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Menjelang 100 hari masa kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, sejumlah kritik tajam mulai bermunculan dari kalangan legislatif.
Sejumlah fraksi di DPRD Kota Makassar menilai pemerintahan Appi belum menunjukkan progres yang berarti sejak dilantik.
Salah satu kritik paling tajam datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi. Ia menyebut bahwa hampir tidak ada gebrakan signifikan yang dilakukan oleh Wali Kota Munafri selama hampir 100 hari pertama masa jabatannya.
“Hampir 100 hari, Pak Munafri belum melakukan apa-apa. Di Dapil saya, Panakukang-Manggala, tidak pernah turun, tidak pernah sapa warga. Yang ada cuma potong pita dan gunting-gunting,” ujar Kasrudi saat ditemui di gedung DPRD Makassar, Senin (19/05).
Menurutnya, berbagai janji kampanye Munafri belum juga menunjukkan tanda-tanda realisasi. Beberapa di antaranya adalah janji iuran sampah gratis serta pembangunan stadion yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Makassar.
“Mana realisasinya? Stadion juga cuma diukur-ukur, tidak ada anggaran yang jelas,” tegasnya.
Kasrudi menilai ketidaksiapan perangkat kerja di lingkup Pemerintah Kota Makassar memperlihatkan lemahnya perencanaan. Ia menyebut bahwa pembentukan kabinet seharusnya menjadi prioritas di awal pemerintahan, karena menjadi fondasi untuk menjalankan seluruh program strategis.
“Pemkot Makassar harusnya terlebih dahulu membenahi perangkat, bentuk kabinet, di 100 hari, Sekda belum jelas, pejabat lain masih PLT semua,” tegasnya.
Kritik Kasrudi juga menyoroti belum diajukannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD. Menurutnya, hal tersebut menghambat proses pembahasan anggaran perubahan dan pelaksanaan visi-misi kepala daerah.
“RPJMD saja belum masuk. Bagaimana mau bahas skema pemilihan RT/RW? Tidak ada teknisnya. Kalau RPJMD tidak disahkan, ya visi-misi juga tidak akan jalan. Semuanya mandek,” katanya.
Selain aspek teknis pemerintahan, Kasrudi juga menyindir aktivitas Munafri yang belakangan aktif melakukan safari politik ke sejumlah partai. Ia mempertanyakan prioritas sang Wali Kota, yang dinilai lebih fokus mencari dukungan politik ketimbang mengurus permasalahan di Kota Makassar.
“Mau jadi Ketua Golkar? Ya silakan. Tapi Golkar itu partai tua yang tahu nilai kader. Kalau kerjamu bagus, tidak perlu keliling, akan dipanggil sendiri. Ini kok belum kerja, tapi sibuk keliling (Safari Politik),” kritik Kasrudi.
Tak hanya Fraksi Gerindra, sorotan tajam juga datang dari Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar. Ketua Fraksi PDIP, Andi Suhada Sappaile, menyoroti kebijakan Pemkot terkait rencana pemangkasan pegawai non-ASN di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di PDAM Makassar.
“Sebenarnya kami juga kaget. Program kerja Pak Wali dalam 100 hari belum pernah dipaparkan secara jelas. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan pemangkasan pegawai non-ASN hampir di semua OPD,” ujarnya.
Andi Suhada menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
“Sekarang kita berpikir dari sisi sosialnya. Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Evaluasi itu penting, tapi lihat juga dampaknya. Jangan langsung main pangkas. Harus ada kajian, lihat kriterianya. Kasihan orang-orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan,” katanya.
Sementara itu, dari Fraksi NasDem, Anggota DPRD Makassar Andi Odhika turut menyampaikan keprihatinannya. Menurut dia, hingga menjelang 100 hari kerja, belum terlihat ada langkah konkret yang mencerminkan arah pemerintahan Munafri.
“Menjelang 100 hari kerja Wali Kota, kami di Fraksi NasDem belum melihat program signifikan yang menyentuh langsung masyarakat. Apa yang muncul di media ya seperti itu, masih sebatas seremonial,” ujar Odhika, Jumat (17/05).
Ia menekankan bahwa periode 100 hari adalah waktu krusial untuk menunjukkan arah kebijakan dan komitmen politik kepala daerah. Namun, sejauh ini masyarakat justru belum merasakan dampak nyata dari program pemerintah.
“Kalau tidak salah, tinggal 13 hari lagi menuju 100 hari kerja. Tapi tidak ada lonjakan kebijakan atau terobosan yang membuat masyarakat optimis,” tambahnya.
Odhika menegaskan bahwa Fraksi NasDem tidak sedang mencari-cari kesalahan. Namun, sebagai wakil rakyat, pihaknya bertanggung jawab mengawal realisasi janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
“Kami hanya menagih apa yang pernah dijanjikan. Bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk rakyat yang memilih,” pungkasnya.
