Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com – Krisis infrastruktur jalan di wilayah selatan Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan.
Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, secara terbuka mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel dan DPRD untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki jalan utama yang rusak parah, terutama yang menghubungkan Makassar dengan daerah-daerah selatan seperti Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai.
Hal tersebut disampaikan Edy setelah mengikuti rapat kerja Panitia Kerja (Panja) LKPJ DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2024, Jumat (09/05).
Edy menyampaikan kegelisahannya. Menurutnya, penurunan drastis kualitas jalan telah berdampak luas, mulai dari mobilitas masyarakat hingga distribusi logistik dan hasil pertanian.
“Perjalanan dari Makassar ke Bulukumba yang biasanya hanya dua setengah jam, kini bisa memakan waktu lima jam. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi ancaman serius bagi kelancaran roda perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa wilayah selatan merupakan kawasan strategis yang selama ini menopang ketahanan pangan Sulsel, dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung.
Karena itu, ia meminta agar pembangunan infrastruktur jalan dan sistem pengairan dimasukkan sebagai program prioritas dalam perencanaan daerah.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan jika irigasi tidak berjalan dan akses jalan ke sawah serta pelabuhan rusak total. Harus ada kebijakan yang berpihak,” tegas Edy.
Lebih jauh, Edy menyoroti kurangnya sinkronisasi dalam pengelolaan anggaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia meminta agar tidak ada lagi tumpang tindih atau tarik-ulur kewenangan yang justru menghambat pembangunan.
“Kadang kita terjebak di soal kewenangan. Padahal masyarakat tidak peduli ini jalan kabupaten, provinsi, atau nasional. Yang mereka butuh adalah jalan yang layak dan fungsional,” katanya.
Menyambung pernyataan Edy, Anggota Panja LKPJ DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Sinjai-Bulukumba, Mizar Roem, menyatakan dukungannya. Ia menilai kritik Edy Manaf sangat relevan dan mewakili kegelisahan publik.
“Rapat hari ini adalah momentum untuk menyesuaikan data dan menajamkan arah kebijakan. Kami sedang sinkronkan laporan terkait Dana Bagi Hasil, program BPJS, dan kondisi jalan lintas kabupaten. Kami ingin pembangunan di Sulsel selaras dengan kebutuhan real di lapangan,” kata Mizar.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mengawal proses ini hingga pada tahap implementasi. Menurutnya, pembahasan LKPJ bukan hanya soal formalitas laporan tahunan, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami tidak ingin wilayah selatan terus terpinggirkan. Pemerintah provinsi harus mendengar suara daerah dan mengalokasikan anggaran secara proporsional dan tepat sasaran,” tegasnya.
Rapat kerja Panja LKPJ ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan 2024 dan rencana tindak lanjut di tahun berikutnya.
Isu infrastruktur menjadi perhatian utama karena dinilai sebagai penopang utama konektivitas dan distribusi ekonomi antarwilayah.
