Sekertaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, angkat bicara terkait sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar.
Sorotan ini mencuat setelah Aliansi Pekerja Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Kamis (08/05), menuntut evaluasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut.
Fahrizal menegaskan bahwa kritik dari para buruh adalah sinyal penting yang tidak bisa diabaikan. Ia mengakui, pelayanan Disnaker masih jauh dari harapan, terutama dalam aspek mediasi perselisihan hubungan industrial dan pelatihan kerja.
“Keluhan dari teman-teman buruh ini menjadi catatan penting bagi kami di Komisi D. Saya sepakat bahwa Disnaker harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi pelayanan, anggaran, maupun tata kelola internal,” ujar Fahrizal, Jumat (09/05).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti minimnya inovasi Disnaker dalam menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diperkuat dan forum komunikasi tripartit harus dibentuk secara aktif, bukan hanya seremonial.
“Kami akan dorong agar dibentuk forum koordinasi tripartit yang aktif. Semua pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama secara berkala untuk mencari solusi bersama, bukan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Fahrizal juga menyayangkan absennya perwakilan DPRD saat aksi berlangsung. Menurutnya, hal itu menjadi evaluasi serius bagi lembaganya agar ke depan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya isu strategis seperti ketenagakerjaan.
“Ke depan, Komisi D akan berupaya hadir langsung jika ada aksi atau aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kehadiran fisik dan moral itu penting,” ungkapnya.
Fahrizal memastikan bahwa Komisi D DPRD Makassar akan segera memanggil pihak Disnaker untuk memberikan klarifikasi atas berbagai aduan yang disampaikan buruh.
“Kami tidak ingin hanya mendengar keluhan, kami ingin ada perbaikan nyata. Kami akan awasi langsung tindak lanjut dari setiap rekomendasi yang disampaikan,” pungkasnya.
Aksi damai yang digelar oleh API Makassar diwarnai dengan pembacaan tuntutan dan orasi kritis. Massa aksi menyoroti lemahnya peran Disnaker dalam menyelesaikan konflik perburuhan, rendahnya transparansi anggaran, dan absennya forum komunikasi antara pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Juru bicara API, Akram, menyebut bahwa peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu seharusnya menjadi momentum pembenahan sektor ketenagakerjaan di daerah.
Ia merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto yang berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan menghapus sistem outsourcing.
“Jika pusat sudah menunjukkan arah perubahan, maka daerah jangan tertinggal. Makassar harus keluar dari pola lama yang stagnan,” tegas Akram.
API membawa lima tuntutan utama diantaranya, evaluasi total Disnaker Makassar, penguatan koordinasi lintas instansi, transparansi anggaran, penyegaran pejabat internal, serta pembentukan forum koordinasi ketenagakerjaan secara rutin.
