Kuliah tamu yang digelar Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Dok : Ist).
KabarMakassar.com – Sebuah perspektif baru tentang peran debat publik dalam pemilu dikupas secara mendalam dalam kuliah tamu yang digelar Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Kamis (08/05).
Menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adhim, kuliah ini menjadi bagian dari program Praktisi Mengajar dalam mata kuliah Tata Kelola Pemilu.
Mengangkat tema seputar efektivitas debat publik, Fauzan mengulas buku karyanya yang berjudul ‘Menakar Efektivitas Debat Publik Terhadap Pemilih’. Buku tersebut lahir dari keprihatinannya terhadap kecenderungan debat yang seringkali hanya menjadi formalitas, bukan wahana pendidikan politik.
Ia menekankan bahwa debat publik mestinya menjadi ajang strategis dalam memperkenalkan gagasan dan integritas calon pemimpin kepada masyarakat.
“Debat publik itu bukan hanya tontonan, tetapi seharusnya menjadi sarana utama pendidikan politik bagi pemilih,” ujar Fauzan di hadapan puluhan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako yang turut mengikuti kegiatan ini.
Fauzan menyoroti bahwa dampak debat terhadap perilaku pemilih sangat tergantung pada karakteristik audiens. Pemilih dengan latar belakang pendidikan tinggi atau pengalaman politik biasanya mampu mencerna substansi debat secara lebih kritis.
Sebaliknya, pemilih dengan literasi politik rendah cenderung menilai dari aspek emosional atau performa panggung semata.
“Di sinilah tantangannya. Debat bisa sangat efektif, tapi tidak merata dalam menjangkau semua kalangan. Ada gap besar yang harus dijembatani,” katanya.
Ia pun menggarisbawahi perlunya keterhubungan antara debat publik dan ekosistem partisipasi politik yang lebih luas. Literasi digital, akses terhadap informasi, serta program pendidikan pemilih harus berjalan beriringan.
Salah satu strategi yang ia usulkan adalah mengolah ulang hasil debat dalam bentuk yang lebih mudah dipahami publik, seperti potongan video, infografis, hingga diskusi komunitas.
KPU, lanjutnya, juga perlu lebih aktif menjangkau pemilih muda melalui media sosial, sekaligus menyederhanakan pesan-pesan politik agar lebih akrab dengan keseharian masyarakat.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat di wilayah terpencil yang bahkan tidak sempat menyaksikan debat, apalagi menganalisis isinya.
“Kalau kita ingin demokrasi yang berkualitas, maka kontennya juga harus inklusif. Jangan hanya disajikan dalam format yang eksklusif dan akademis,” tegas Fauzan.
Dalam sesi diskusi, Fauzan turut menyampaikan rekomendasi praktis terkait pelaksanaan debat, seperti peningkatan kompetensi moderator, penyusunan format yang lebih memberi ruang elaborasi substansi, serta keharusan menjaga netralitas penyelenggara.
Ia menyebut pengalaman KPU Sidoarjo dalam mengelola debat publik sebagai contoh bagaimana praktik lapangan dapat diolah menjadi pembelajaran yang berharga.
Dosen Ilmu Politik Unhas, Endang Sari, yang turut hadir dalam kuliah tersebut, menilai kehadiran praktisi pemilu di ruang akademik mampu memperluas cakrawala mahasiswa. Ia juga mengapresiasi dokumentasi proses pemilu yang dilakukan KPU Sidoarjo dalam bentuk buku.
“Seringkali praktik demokrasi berlangsung dinamis, tapi luput dari dokumentasi tertulis yang sistematis. Buku ini menjadi sumbangan penting, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi penyelenggara dan penggiat demokrasi,” ungkap Endang.
Ia menambahkan bahwa kuliah teori di kelas sangat penting untuk memahami norma dan arah pemilu. Namun untuk memahami kompleksitas dan dinamika nyata dalam penyelenggaraannya, mahasiswa perlu mendapat paparan langsung dari pelaku di lapangan.
Kegiatan ini menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi antara dunia kampus dan lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dalam memperkuat pemahaman politik generasi muda.
“Tidak hanya membekali mereka dengan teori, tetapi juga mengajak melihat tantangan demokrasi secara realistis,”
Dengan pendekatan berbasis pengalaman langsung, kuliah tamu ini menegaskan kembali pentingnya sinergi antara akademisi dan praktisi dalam membangun demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkeadaban.
