Gerakan Pangan Murah yang digelar di Kota Makassar ramai dikunjungi oleh masyarakat (Dok: Nofi KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi hadir secara langsung dalam agenda High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (28/05).
Ia menekankan agar kolaborasi TPID dan TP2DD terus digalakkan untuk menjaga inflasi, terlebih Idul Adha 2025 sudah semakin dekat.
Fatmawati turut menegaskan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serta optimalisasi pemanfaatan data dari Sigap Sultan, yakni aplikasi neraca pangan berbasis digital untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah di Sulsel.
Lebih jauh, disampaikan bahwa digitalisasi amat diperlukan di era kini. Fatmawati menyebut jika digitalisasi lebih dari sekadar alat.
“Digitalisasi merupakan kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” tukasnya.
Bagi daerah yang memiliki skor Indeks Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang masih rendah, terus ditekankan agar dapat mempercepat digitalisasi, terutama pembayaran Person to Government.
Sebagai panduan strategis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Roadmap yang disusun tersebut mengedepankan empat pendekatan utama yang saling terintegrasi.
Pilar pertama ialah keterjangkauan harga, yang dilakukan melalui penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan GPM, dan digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Kedua yakni ketersediaan pasokan, yang menitikberatkan pada penguatan produksi pangan lokal, pelaksanaan program mandiri benih, serta revitalisasi fasilitas penyimpanan seperti cold storage agar ketersediaan barang tetap terjaga, terkhususnya pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional.
Selanjutnya yaitu kelancaran distribusi. Hal tersebut juga menjadi perhatian penting, dilakukan upaya melalui perbaikan infrastruktur logistik, fasilitasi distribusi antarwilayah, juga penguatan kerja sama antar daerah untuk menekan biaya dan risiko distribusi barang.
Kemudian yang terakhir adalah komunikasi efektif, yang mencakup integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Pilar-pilar tersebut membentuk strategi terpadu Pemprov Sulsel dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Seluruh elemen, melalui peta jalan ini, diharapkan mampu bekerja dalam satu irama untuk menghadirkan solusi berbasis data dan kondisi lapangan.
Upaya konkret seperti penyediaan benih hortikultura, penguatan neraca pangan daerah berbasis aplikasi Sigap Sultan, serta kerja sama antar daerah turut menjadi bagian dari eksekusi strategis yang telah dirancang secara bertahap dan terukur.
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tuturnya.
Wagub Fatmawati Rusdi berharap, seluruh elemen bergerak cepat dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
