Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, (Dok: ist)
KabarMakassar.com — Citra institusi kepolisian yang selama ini sempat tergerus oleh berbagai isu kini mulai bangkit. Tren kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam hal penanganan kasus premanisme yang kerap menjadi keresahan masyarakat di ruang-ruang publik.
Hal ini tercermin dari survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Mei 2025. Hasilnya mengejutkan banyak pihak, 67 persen responden menyatakan puas atas kinerja Polri dalam upaya pemberantasan premanisme.
“Survei Indikator tersebut membuktikan bahwa Kapolri dan jajaran berhasil memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, Minggu (01/06).
Legislator asal Sulawesi Selatan itu menilai keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya aktif melakukan transformasi internal sekaligus mengambil langkah-langkah konkret dalam menjawab keresahan masyarakat.
“Kita harus fair memberikan apresiasi dan menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama dalam pemberantasan premanisme,” tegas Rudianto.
Salah satu strategi yang mendapat perhatian adalah pembentukan Satgas Antipremanisme, serta peningkatan kerja sama dengan stakeholder lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pendekatan ini membuat Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga ketertiban sosial.
“Polri sebagai pengayom masyarakat terus tumbuh dan menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya publik,” tambah politisi Nasdem itu.
Pemberantasan premanisme dinilai sebagai langkah strategis karena berkaitan langsung dengan rasa aman warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selama ini, praktik-praktik premanisme tidak hanya mengganggu pelaku usaha kecil dan sopir angkutan, tetapi juga merusak citra hukum di mata rakyat.
Dengan peningkatan kepercayaan publik ini, Polri dinilai berhasil memulihkan salah satu aspek penting dalam fungsi negara: kehadiran aparat sebagai pelindung masyarakat, bukan sebaliknya.
Rudianto pun menekankan pentingnya mempertahankan momentum ini. “Keberhasilan Polri tidak lepas dari aksi konkret Kapolri membentuk Satgas Antipremanisme dan langkah-langkah pencegahan dan penindakan lainnya,” ucapnya.
Sebagai mitra strategis Polri, Komisi III DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program prioritas yang sedang dijalankan institusi kepolisian. Menurut Rudianto, dukungan politik dan pengawasan legislatif yang kuat menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan reformasi Polri.
“Komisi III DPR akan selalu memberikan dukungan kepada Kapolri untuk berkesinambungan menjalankan program prioritas. Misalnya, program pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas, penguatan penanganan konflik sosial, pemulihan ekonomi nasional, hingga peningkatan kualitas layanan masyarakat,” jelasnya.
Meski begitu, Rudianto menyadari bahwa jalan menuju Polri yang ideal masih panjang. Beberapa persoalan seperti integritas di internal kepolisian, dugaan kekerasan aparat, serta pelayanan publik yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Namun peningkatan angka kepuasan publik dalam survei Indikator menunjukkan bahwa ada harapan. Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, yang memaparkan hasil survei tersebut, menggarisbawahi pentingnya konsistensi kinerja Polri.
“Tingkat kepuasan terhadap kepolisian dalam memberantas premanisme mencapai 67 persen. Jadi cukup tinggi ya,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menyebut bahwa angka tersebut menunjukkan persepsi publik yang mulai membaik terhadap upaya Polri menertibkan ruang publik dari aksi-aksi kekerasan jalanan, pemalakan, hingga ancaman-ancaman lain yang bersifat premanistik.
Kini, tantangannya adalah menjaga konsistensi dan memperluas keberhasilan ini ke bidang-bidang lain, termasuk pemberantasan narkoba, cyber crime, serta reformasi birokrasi di tubuh Polri.
