Ilustrasi pertambangan nikel. Dok. Andini
KabarMakassar.com — Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi yang terdiri dari wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan pembangunan dan operasional PLTU Captive.
Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi menyoroti konsekuensi dari banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) industri nikel dan pembangunan PLTU Captive di Pulau Sulawesi
Pihaknya membeberkan konsekuensi dari hilirasisi nikel dan PLTU Captive mulai dari deforestasi, pencemaran air dan udara, meningkatnya penyakit, hilangnya ruang hidup rakyat, hingga kriminalisasi terhadap pembela HAM dan lingkungan
Dinamisator Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi, Muh. Al Amin menjelaskan bahwa dalam kurun kurang dari satu dekade, secara pesat Sulawesi telah menjadi pusat hilirisasi nikel Indonesia. Meski begitu, ancaman dan dampak harus ditanggung warga setempat mulai dari beban polusi, konflik, dan krisis kesehatan.
Amin mengaku telah melakukan audiensi dan kunjungan dan memberi tuntutan secara langsung kepada kementerian ESDM dan Perindustrian pada Rabu (21/05) kemarin.
Dalam kunjungan tersebut pihaknya melaporkan secara langsung masalah yang terjadi di lapangan kepada pemerintah.
Namun sangat disayangkan koalisi belum bertemu dengan Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian.
“Walaupun yang hadir hanya orang teknis, kami meminta kepada Bahlil selaku kementerian ESDM RI dan Presiden Prabowo Subianto. Kami minta supaya Perpres 112/2022 direvisi sesegara mungkin. Cukup sederhana yakni merevisi pasal tentang pengecualian pembangunan PLTU industri,” ungkap Amin dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional WALHI yang juga disiarkan melalui zoom pada Kamis (22/05)
Amin menjelaskan, dari hasil pemantauan dalam kurun satu tahun terakhir terhadap seluruh sektor bisnis hilirisasi nikel, mulai dari pertambangan, smelter hingga PLTU captive.
Dalam sesi dialog di Kementerian ESDM, pihaknya meminta secara langsung peta jalan dekarbonisasi atau penghentian penggunaan batubara di dua Instansi krusial.
“Yang kami sesali adalah ESDM dan Kementerian Perindustrian belum memiliki roadmap yang jelas untuk meninggalkan batubara di dalam aktivitas industri, dan ini membahayakan warga sulawesi,” sambungnya.
Hampir 100 persen smelter pengolahan nikel untuk bahan baku baterai justru menggunakan energi kotor batubara-dengan jenis perizinan izin usaha pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri dimana hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian ESDM, dan juga berada dalam pengawasan Kementerian Perindustrian melalui skema perencanaan industri nasional.
“Di ESDM kami meminta ada political will yang kuat dari teman-teman ESDM untuk tidak menambah PLTU Captive baru di Sulawesi. Kemudian di perindustrian kami meminta agar mereka serius melakukan upaya untuk menghentikan penggunaan batubara di kawasan industri. Kami mendesak kepada mereka untuk melakukan melakukan moratorium,” tegasnya
Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dengan mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan pembangunan dan operasional PLTU Captive yang hanya melayani kepentingan industri tambang.
Selanjutnya, meninjau ulang status Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi proyek-proyek hilirisasi nikel yang merusak lingkungan dan menyingkirkan rakyat.
Pihaknya meminta pemerintah melindungi wilayah kelola rakyat, hutan adat, dan kawasan lindung dari ekspansi tambang dan smelter serta reformasi penegakan hukum di sektor tambang, termasuk penghentian kriminalisasi terhadap pembela lingkungan.
Terakhir, meminta Presiden Prabowo untuk mewajibkan pelibatan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam setiap pengambilan keputusan soal tambang dan energi serta melakukan pemulihan ekologi secara menyeluruh di wilayah yang telah rusak, termasuk penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Tak hanya itu, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi juga menuntut kepada Pemerintah dan Perusahan China untuk menegakkan komitmen Presiden Xi Jimping dengan moratorium pembangunan PLTU Captive di Indonesia, moratorium pendanaan untuk Pembangunan PLTU Captive, menaikkan standar dan kebijakan China tentang perlindungan lingkungan sosial serta membuka ruang dialog bersama masyarakat terdampak.
