Juru Bicara Fraksi PKS saat Menyampaikan Pandangan Umum, Hartono, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam Pemandangan Umum terhadap Rancangan APBD, juru bicara Fraksi PKS, Hartono, menyampaikan bahwa BUMD seperti PD Parkir dan PD Pasar masih belum memberikan sumbangsih signifikan bagi kas daerah.
“Kontribusi BUMD belum maksimal. Kami menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen serta inovasi layanan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran,” ujar Hartono dalam rapat paripurna, Senin (01/07).
Sebagai contoh, ia menyoroti praktik retribusi parkir yang dinilai memberatkan dan tidak efisien. “Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya.
Fraksi PKS juga memandang bahwa potensi pajak dan retribusi daerah belum tergarap maksimal. Pajak reklame dan parkir, serta retribusi dari terminal dan pasar tradisional, menurut Hartono, belum dikelola secara optimal.
“Ini menandakan perlunya sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemungutan.”
Selain itu, struktur pendapatan daerah dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Makassar menyusun strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
“Kami mengusulkan perluasan digitalisasi PAD melalui integrasi sistem e-payment dan data antar-SKPD, serta audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan,” kata Hartono.
Ia juga menyarankan agar kemitraan publik-swasta diperluas dalam pengelolaan aset daerah dan pelatihan intensif diberikan kepada para petugas pemungut pajak dan retribusi.
Fraksi PKS juga menyoroti sejumlah isu strategis lain yang memerlukan perhatian dan klarifikasi dari Pemerintah Kota Makassar. Salah satunya adalah pengelolaan sampah, khususnya terkait pembebasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang dinilai belum sepenuhnya dilaksanakan.
“Kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemkot dalam menangani persoalan ini. Pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan dan kesehatan yang sangat penting,” jelasnya.
Fraksi PKS turut menagih kejelasan atas rencana induk penanggulangan banjir, terutama di Kecamatan Manggala. Hartono mengatakan, “Belum terlihat adanya upaya konkret dari pemerintah kota dalam menyusun dan merealisasikan masterplan penanganan banjir di kawasan ini.”
Dalam hal pengendalian inflasi, PKS meminta penjelasan terkait langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk meredam lonjakan harga kebutuhan pokok. “Tingginya harga bahan pokok terus menjadi keluhan warga. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata.”
Fraksi PKS juga mempertanyakan peran pemerintah kota dalam pembangunan stadion serta penanggulangan penyakit sosial seperti judi online dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pelajar.
“Masalah sosial ini perlu ditanggapi serius dengan aksi nyata, terutama karena menyangkut masa depan generasi muda kita,” tambahnya.
Meski menyampaikan berbagai kritik, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemkot Makassar dalam meningkatkan PAD.
“Kami mencatat capaian sebesar 81,61 persen, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 79,78 persen. Ini menunjukkan adanya kemajuan, terutama dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan,” kata Hartono.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih menyisakan selisih hampir 19 persen dari target yang ditetapkan.
“Ini bisa berarti proyeksi pendapatan terlalu optimistis atau masih terdapat kebocoran serta inefisiensi dalam proses pemungutan. Kami mohon penjelasan dari pemerintah kota,” tutupnya.
