Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Dok : ist)
KabarMakassar.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara soal keterbatasan daya tampung di sekolah negeri yang menjadi sorotan jelang tahun ajaran baru 2025.
Pemerintah Kota Makassar mencatat, lebih dari 8.000 lulusan Sekolah Dasar (SD) terancam tidak memperoleh tempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri akibat kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.
Kondisi ini mendorong Pemkot Makassar untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjamin seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan, termasuk menggandeng sekolah swasta sebagai alternatif.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap kapasitas sekolah swasta di kota tersebut untuk menampung siswa yang tidak terakomodasi di SMP negeri.
“Solusi jangka pendeknya adalah memastikan distribusi siswa ke sekolah swasta berjalan lancar. Tapi tidak boleh hanya fokus pada jumlah, kualitas pendidikan juga harus jadi perhatian utama,” ujarnya, Kamis (22/05).
Menurut data Dinas Pendidikan Makassar, jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 21.795 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri hanya mencakup sekitar 13.696 kursi, tersebar dalam 428 rombongan belajar (rombel), dengan maksimal 32 siswa per kelas. Selisih kuota tersebut menyebabkan sekitar 8.099 siswa harus mencari alternatif lain.
Menanggapi hal ini, Munafri menilai perlunya pertimbangan menyeluruh, termasuk kemungkinan menambah ruang kelas baru atau membangun unit sekolah negeri tambahan di wilayah-wilayah padat penduduk.
“Jika memang harus membangun sekolah baru, kita akan kaji kebutuhannya secara menyeluruh. Tapi itu tidak bisa dilakukan tiba-tiba, harus dengan perencanaan matang,” tegasnya.
Di sisi lain, tantangan muncul dari persepsi masyarakat terhadap sekolah swasta. Sebagian orang tua masih ragu akan kualitas pendidikan di sekolah swasta, terutama dari segi tenaga pengajar dan infrastruktur.
“Penting untuk memastikan adanya standarisasi kualitas antar sekolah, baik negeri maupun swasta. Dengan begitu, orang tua tidak ragu lagi menyekolahkan anaknya di tempat yang bukan favorit,” kata Munafri.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kenyamanan siswa di dalam kelas. Jumlah siswa ideal dalam satu rombel menurutnya harus tetap dijaga agar proses belajar tidak terganggu akibat kelebihan kapasitas.
“Kalau satu kelas diisi lebih dari 32 siswa, bagaimana proses belajar bisa efektif? Ini harus jadi perhatian, jangan sampai mengejar kuantitas tapi mengorbankan mutu,” tambahnya.
Pemkot Makassar akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik, sekaligus memastikan seluruh anak di Makassar bisa mengenyam pendidikan tanpa hambatan berarti.
untuk informasi, Keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Makassar. Tahun ini, lebih dari 8.000 lulusan SD diprediksi tidak akan tertampung di SMP negeri karena ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas sekolah.
Ketua Panitia SPMB 2025, Sutardin, menyampaikan bahwa jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 21.795 siswa. Rinciannya, sebanyak 16.584 berasal dari SD negeri dan 5.211 dari SD swasta.
Sementara itu, daya tampung SMP negeri di Makassar hanya tersedia untuk 13.696 siswa, yang tersebar dalam 428 rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas maksimal 32 siswa per kelas.
“Dengan kondisi ini, sekitar 8.099 siswa harus mencari sekolah alternatif di luar SMP negeri,” ujar Sutardin, Rabu (21/05).
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan solusi dengan menggandeng sekolah swasta sebagai penampung tambahan.
Sutardin menjelaskan, sekolah swasta memang diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam menyerap kelebihan lulusan dari SD.
“Ini juga membuka peluang bagi sekolah swasta untuk berkontribusi lebih dalam proses pendidikan di Makassar,” tambahnya.
Namun demikian, tidak semua orang tua menyambut baik opsi ini. Keterbatasan finansial menjadi kendala utama, mengingat biaya pendidikan di sekolah swasta relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.
Disdik Makassar menegaskan bahwa kuota di SMP negeri tidak bisa ditambah sembarangan karena akan berdampak pada kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar.
Sutardin menekankan bahwa pemaksaan kapasitas hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti minimnya sarana pendukung dan menurunnya kenyamanan belajar siswa.
Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sekolah yang menerima siswa melebihi kuota sering kali menghadapi kendala administrasi.
Beberapa siswa bahkan tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berakibat pada terganggunya proses pendidikan secara sistemik.
