Legislator Fraksi PKB Basdir, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Krisis air bersih di wilayah utara Kota Makassar kembali mencuat dalam sorotan tajam anggota DPRD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Legislator Fraksi PKB Basdir, mendesak Pemerintah Kota dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar menjadikan akses air bersih sebagai prioritas utama.
“Kalau di daerah utara, mau musim hujan atau kemarau, persoalannya tetap sama. Saat hujan, banjir. Saat kemarau, air tidak ada. Ini sudah puluhan tahun,” tegas anggota Komisi B DPRD Kota Makassar itu, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian Ranperda RPJMD di DPRD Makassar, Rabu (11/06).
Menurutnya, keluhan soal air bersih tidak pernah absen dari setiap kegiatan reses yang ia lakukan selama dua periode menjabat. Warga dari Kelurahan Buloa, Tallo, Camba Berua, hingga Rappokalling terus menyuarakan hal yang sama: sulitnya mendapat akses air bersih secara layak.
“Bayangkan, ada warga yang sampai hari ini masih pakai gerobak beli air. Sementara di daerah lain, air mengalir lancar dari PDAM. Ini ketimpangan yang sangat nyata,” ujarnya.
Basdir menyoroti kegagalan suplai air dari instalasi Lekopancing yang disebut-sebut tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayah utara.
Meski sempat ada proyek pipanisasi yang dicanangkan untuk memperbaiki kondisi ini, ia menyebut pengerjaannya justru sempat dihentikan.
“Ada proyek penyambungan pipa di Pabaeng-baeng yang disetop, katanya karena sudah ada pipa. Tapi kenyataannya, air tetap tidak sampai. Mau pakai pipa baru atau lama, yang penting warga bisa teraliri,” kata dia.
Menurut Basdir, kebutuhan air bersih bukan sekadar layanan dasar, tetapi hak warga yang seharusnya sudah lama terpenuhi.
Ia meminta agar Pemkot Makassar melalui RPJMD yang baru ini tidak hanya fokus pada proyek-proyek prestisius, tapi juga menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang tak kunjung tuntas.
“Air bersih ini bukan lagi permintaan, ini tuntutan kemanusiaan. Wali kota harus intervensi langsung agar proyek pipanisasi ke utara bisa jalan,” terangnya.
Basdir juga menegaskan bahwa pihak DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap PDAM dan proyek infrastruktur dasar lainnya. Menurutnya, problem air ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar atau inisiatif teknis dari perusahaan daerah semata.
Selain isu air bersih, Basdir juga menyinggung stagnasi pemanfaatan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru yang hingga kini belum beroperasi secara optimal.
“Padahal rumah sakit itu sangat dibutuhkan warga. Sudah dibangun, tapi tidak dimanfaatkan maksimal. Ini juga bagian dari catatan penting dalam reses dan aspirasi warga,” ungkapnya.
Ia berharap RPJMD 2025–2029 yang tengah disusun tidak hanya berisi rencana besar secara makro, tetapi juga merespons persoalan paling riil di lapangan.
“Pokok pikiran kami jelas: air bersih, pengerukan kanal, pelayanan kesehatan. Itu yang rakyat butuh hari ini,” tutupnya.
