Pelunasan Haji Khusus Ditutup, Ini Prosedur Jika Ingin Menunda Keberangkatan

KabarMakassar.com — Proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 bagi jemaah haji khusus telah resmi berakhir. Sebanyak 16.305 jemaah telah melunasi biaya haji, sehingga seluruh kuota haji khusus tahun ini telah terpenuhi.

Diketahui, pada tahap pertama (24 Januari – 7 Februari 2025), sebanyak 14.467 jemaah telah melunasi biaya haji khusus. Sementara pada tahap kedua (14 – 21 Februari 2025), sebanyak 1.838 jemaah menyusul melunasi Bipih khusus.

Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah, Hilman Latief menjelaskan prosedur penggantian jika ada jemaah haji khusus yang sudah melunasi lalu membatalkan atau menunda keberangkatan.

Menurut Hilman, prosedur ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Kami telah bersurat kepada pimpinan PIHK agar mereka mematuhi prosedur penggantian jika ada jemaah mereka yang menunda atau membatalkan keberangkatan setelah melunasi biaya haji khusus,” ungkapnya Minggu (23/02).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nugraha Stiawan menambahkan, jika terdapat jemaah haji khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan menunda keberangkatan setelah pelunasan berakhir (selanjutnya disebut dengan istilah ‘lunas tunda ganti’), PIHK dapat menggantikannya dengan dua syarat:

1. Penggantinya adalah Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya pada PIHK yang sama.
2. Penggantinya telah memiliki nomor porsi terhitung dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun sejak 22 Januari 2025.

“Dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu sesuai nomor urut porsi berikutnya pada PIHK yang sama dan harus sudah punya nomor porsi atau terdaftar minimal sejak 22 Januari 2025,” tegas Nugraha Stiawan.

“PIHK juga harus melaporkan jemaahnya yang sudah melunasi Bipih khusus tahun 2025 tetapi mengajukan penundaan keberangkatan atau lunas tunda,” sambungnya.

Berikut prosedur pelaporan lunas tunda dan pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda:

1. PIHK melaporkan jemaah lunas tunda kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus .
2. PIHK mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan:
   • Surat pernyataan bermeterai dari jemaah atau ahli waris yang menunda keberangkatan.
   • Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHK atas keabsahan data.
3. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan.
4. Jika disetujui, penggantian jemaah akan dikonfirmasi dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
5. Jika PIHK tidak memiliki pengganti, sisa kuota akan diberikan kepada jemaah yang siap berangkat berdasarkan Pengajuan PIHK atau sesuai nomor urut porsi dalam database SISKOHAT .
6. Pengajuan penempatan hanya berlaku satu kali, kecuali untuk:
   • Jemaah sakit/hamil (dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit).
   • Jemaah sedang menjalankan tugas pekerjaan (dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan).
   • Jemaah sedang menjalani proses hukum.
7. Pelaporan dan pengajuan penempatan dibuka pada 24 Februari – 7 Maret 2025 hingga pukul 16:00 WIB melalui email [email protected].

“Pimpinan PIHK agar memedomani Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M dan wajib menginformasikan regulasi tersebut kepada seluruh Jemaah Haji Khusus,” jelas Nugraha.

Navigasi pos