Pemerintah Targetkan Surplus Beras 5-6 Juta Ton, Impor Dihentikan?

KabarMakassar.com — Pemerintah saat ini menegaskan komitmennya menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus di tengah ancaman krisis pangan global.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, usai melaporkan kondisi ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/03).

Dalam keterangannya, Sudaryono memastikan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 akan mengalami surplus sebesar 2,8 hingga 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo pun menekankan agar tren positif ini terus dijaga.

“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ujar Sudaryono.

Selain menjaga stabilitas produksi jangka pendek, pemerintah menargetkan surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton guna menghindari impor beras.

Menurut Sudaryono, produksi beras nasional saat ini berkisar antara 30 hingga 31 juta ton per tahun, sehingga surplus minimal 5-6 juta ton diperlukan untuk mencapai swasembada.

Untuk mendukung peningkatan produksi, pemerintah mendorong percepatan siklus pertanian. Petani diimbau untuk segera menanam kembali setelah panen guna meningkatkan jumlah panen dalam satu tahun.

“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” kata Sudaryono.

Selain aspek produksi, pertemuan tersebut juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian serta menyediakan kebutuhan petani, seperti pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau.

Untuk menekan harga beras yang masih relatif tinggi di kawasan ASEAN, pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memangkas rantai distribusi agar harga tetap stabil tanpa merugikan petani.

“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” jelas Sudaryono.

Menurutnya, pemangkasan rantai distribusi penting untuk mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan berlebih di setiap tahapan distribusi. Dengan demikian, harga beras di tingkat konsumen dan produsen tetap terjaga.

“Nah kalau rantai distribusinya dipotong, sehingga tidak ada kesiapa-kesiapa-kesiapa-kesiapa mengambil untung di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik, di konsumennya baik, bagi produsenya juga baik,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga berjanji untuk menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk kasus minyak goreng yang saat ini menjadi perhatian publik. Beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik curang telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Navigasi pos