Suasana Pelabuhan regional 4 Makassar (Dok : Ist).
KabarMakassar.com – Aktivitas pedagang asongan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar dan PT Pelindo Regional IV.
Dinilai mengganggu operasional hingga kenyamanan pengguna jasa pelabuhan, penataan kawasan ini akan segera dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pelindo yang ingin menata kawasan pelabuhan. Ia menyebut bahwa pemerintah kota siap duduk bersama semua pihak untuk mencari solusi terbaik yang tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat kecil.
“Kita tidak bisa tutup mata terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Tapi penataan tetap harus dilakukan agar tidak menimbulkan kekacauan di ruang publik seperti pelabuhan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi, Rabu (04/06).
Menurut Appi, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara insidental. Ia menegaskan bahwa intervensi harus didasari pada aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan maupun konflik di lapangan.
“Kalau tidak ada aturan tegas, maka tidak akan ada kepastian. Intervensi harus sesuai dengan regulasi. Pemerintah kota terbuka untuk kolaborasi, tapi semua harus dalam koridor hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani para pedagang yang menggantungkan hidup di area pelabuhan. Karena itu, pemerintah kota siap memfasilitasi dialog langsung dengan para pedagang untuk mencari solusi bersama.
“Ini soal nasib warga juga. Makanya harus ada pendekatan humanis, tapi tidak berarti kita biarkan kekacauan terus terjadi,” tambah Appi.
Sementara itu, Executive Director 4 Pelindo Regional IV Makassar, Abdul Azis, menjelaskan bahwa kondisi pelabuhan kini sudah tergolong darurat. Menurutnya, aktivitas para asongan telah menimbulkan gangguan operasional dan bahkan mempengaruhi keputusan beberapa kapal untuk bersandar.
“Awalnya, pedagang asongan ini memang sudah lama ada di sana. Namun sekarang kami menerima banyak keluhan, bahkan ada nahkoda kapal yang enggan sandar jika pelabuhan tidak steril dari asongan,” ujarnya.
Azis menilai bahwa mustahil bagi otoritas pelabuhan untuk melakukan pengawasan 24 jam tanpa dukungan sistem dan regulasi yang memadai. Karena itu, pihaknya menilai perlu pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Kami melihat persoalan ini butuh penanganan serius. Tidak mungkin kita bisa awasi pelabuhan sepanjang waktu. Maka kami butuh kerjasama dan sistem yang lebih kuat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Pelindo bersama Pemkot Makassar akan segera menyusun rencana aksi terpadu. Langkah awalnya mencakup pendataan jumlah pedagang aktif, sosialisasi dampak aktivitas ilegal, hingga penyusunan regulasi berbasis Perda atau Perwali mengenai zona steril pelabuhan.
“Kami terus berupaya mencari solusi terbaik. Langkah konkret akan kami ambil demi meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di area pelabuhan,” katanya.
Pelindo juga menggandeng PT Pelni sebagai operator kapal penumpang untuk bersama-sama melakukan pembenahan internal demi mendukung upaya penertiban.
“Kami dan PT Pelni akan benahi manajemen agar pelabuhan lebih tertib, aman, dan layak bagi semua pengguna jasa,” tutup Abdul Azis.
