Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman saat mengikuti rapat virtual bersama Kemendagri membahas usulan lahan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal itu dilakukan dengan mengajukan 92 titik lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Titik yang diajukan Pemprov Sulsel tersebut lebih banyak dibandingkan permintaan pemerintah pusat yang hanya meminta 84 titik.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan, usulan lahan tersebut telah disampaikan usai mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu (21/05).
“Total kita ajukan 92 titik lahan dari 84 yang diminta oleh pemerintah pusat. Dari jumlah itu, 48 titik berasal dari Pemprov Sulsel dan 44 titik dari pemerintah kabupaten/kota,” tukasnya.
Ia menekankan, jumlah lahan yang diajukan telah melebihi target pemerintah pusat. Dengan begitu, kesiapan Sulsel untuk mendukung program strategis nasional ini telah mencapai 100 persen.
Walau begitu, 92 lahan yang diusulkan masih harus melalui proses verifikasi pemerintah pusat terkait sejumlah syarat teknis, misalnya luas minimal lahan 800 meter persegi, lokasi yang menjangkau minimal 3 ribu anak sekolah, serta waktu pengantaran makanan bergizi maksimal 20 sampai dengan 30 menit dari titik SPPG ke sekolah-sekolah di sekitarnya.
“Setiap SPPG nantinya harus bisa mengantarkan makanan ke sekolah dalam waktu sekitar 30 menit. Ini perlu jadi perhatian karena kondisi jalan di tiap daerah berbeda. Di kota bisa saja pengantaran terlambat karena macet,” paparnya.
Jufri Rahman berharap dalam proses verifikasi, seluruh 92 titik yang diajukan oleh Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual pada Kamis (08/05).
“Dari 24 kabupaten kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik. Itu semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan forsir,” jelasnya.
Pemprov serta kabupaten kota di imbau untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.
“Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG,” terang Jufri.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya percepatan program unggulan presiden, termasuk pendirian Sekolah Rakyat serta MBG.
Lebih jauh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat.
“Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat,” imbuhnya.
Tito turut mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.
Untuk Realisasi pendapatan Anggaran Tahun 2025 di Provinsi Sulsel mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.
Arahan tersebut disambut baik oleh Pemprov Sulsel serta untuk berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat.
