Beranda News Pemprov Sulsel-DPRD Wajo Bahas Solusi Blank Spot di Wilayah Pedesaan
Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib di Kantor Gubernur Sulsel (Dok: Int)
KabarMakassar.com — Anggota dewan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).
Pemprov Sulsel melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulsel menerima kunjungan tersebut di Kantor Gubernur Sulsel pada Jumat (07/03).
Sekretaris Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib menerima langsung rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo Amshar A. Timbang tersebut.
Diketahui, pertemuan yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan jaringan internet di wilayah pedesaan di Kabupaten Wajo.
Amshar A. Timbang menyebut jika kedatangannya beserta rombongan untuk membahas berbagai langkah strategis yang perlu diambil pemerintah daerah, baik dalam bentuk program kegiatan maupun kebijakan daerah, guna memastikan akses komunikasi, khususnya internet yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.
“Kami sangat puas dengan penyampaian Pak Sekretaris Diskominfo SP Sulsel yang membantu kami dalam memberikan keterangan terkait digitalisasi, khususnya untuk desa yang agak kesulitan dalam akses internet,” tukas Amshar.
Ia mengatakan jika daerah yang masih belum tersentuh sinyal internet atau yang dikenal dengan istilah blank spot hampir semuanya merupakan daerah akses pinggir sungai, laut, dan pegunungan.
Ia berharap sinergi dapat tetap terbangun dengan baik dan apa yang menjadi hasil pertemuan tersebut dapat direalisasikan.
“Kami akan segera meminta Diskominfotik Kabupaten Wajo untuk melakukan koordinasi lebih lanjut ke Diskominfo SP Sulsel terkait hasil pertemuan tadi. Mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Diskominfo SP Sulsel ini dapat memfasilitasi kami ke Kementerian Kominfo terkait kebutuhan antena, begitu pula dengan masalah blank spot di Kabupaten Wajo,” ucap Amshar.
Sultan Rakib menyatakan bahwa pengadaan fasilitas internet di tingkat desa merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tetapi, pihaknya siap memfasilitasi Pemkab Wajo untuk melakukan koordinasi.
“Kedatangan anggota dewan dari Komisi I DPRD Kabupaten Wajo ini untuk menanyakan eksistensi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memfasilitasi pengadaan internet di tingkat desa. Kewenangan ini adalah kewenangan pusat dan kami berjanji akan memfasilitasi mereka dengan BAKTI Kominfo yang siap memberikan bantuan bandwidth atau internet kepada daerah-daerah yang strategis di Wajo,” tuturnya.
Sebagai informasi, dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo, beberapa di antaranya merupakan daerah yang masih belum tersentuh atau terjangkau sinyal internet (blank spot), seperti Kecamatan Pammana, Bola, Takkalalla, Maniangpajo, Penrang, dan Gilireng.
