KabarMakassar.com — Perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah sisa menghitung hari. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pangan strategis dalam kondisi aman.
Berdasarkan hasil analisis neraca pangan bulan Mei 2025 menunjukkan, bahwa stok sejumlah komoditas utama berada dalam posisi surplus atau jumlahnya melebihi kebutuhan.
Diketahui, ketahanan stok pangan yang ada di Sulsel bervariasi, beberapa komoditas bahkan memiliki cadangan hingga lebih dari satu tahun.
Misalnya, untuk beras mencapai 384 hari. Ketersediaan sendiri tembus hingga 1.153.918 ton, sementara kebutuhan pada bulan Mei hanya sebesar 86.098 ton.
Hal itu menunjukkan, jika kebutuhan masyarakat Sulsel untuk beras, aman hingga lebih dari satu tahun ke depan.
Dari total 12 komoditas pangan strategis yang dianalisis, beras mencatat ketahanan stok tertinggi dengan 384 hari, disusul bawang merah yakni 346 hari, kemudian daging sapi 144 hari, lalu kedelai 142 hari.
Selanjutnya, komoditas jagung yaitu 87 hari, cabai rawit 84 hari, daging ayam ras 72 hari, telur ayam ras 50 hari, cabai besar 20 hari, minyak goreng 18 hari, gula pasir dengan 16 hari, serta bawang putih yakni 7 hari.
Walau begitu, Pemprov Sulsel bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap melakukan langkah antisipasi menjaga ketersediaan pasokan juga stabilitas harga pangan di pasar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel, Muhammad Ilyas menyatakan, jika pihaknya terus melakukan langkah aktif dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.
“Salah satu upaya yang kita lakukan adalah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota,” tukasnya pada Selasa (03/05).
“Ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Sebagai informasi, GPM rutin digelar di berbagai titik menjelang hari-hari besar keagamaan, termasuk Idul Adha, untuk menekan potensi lonjakan harga sekaligus menjamin distribusi pangan tetap lancar.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi hadir secara langsung dalam agenda High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (28/05).
Ia menekankan agar kolaborasi TPID dan TP2DD terus digalakkan untuk menjaga inflasi, terlebih Idul Adha 2025 sudah semakin dekat.
Fatmawati turut menegaskan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serta optimalisasi pemanfaatan data dari Sigap Sultan, yakni aplikasi neraca pangan berbasis digital untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah di Sulsel.
Lebih jauh, disampaikan bahwa digitalisasi amat diperlukan di era kini. Fatmawati menyebut jika digitalisasi lebih dari sekadar alat.
“Digitalisasi merupakan kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” tukasnya.
Bagi daerah yang memiliki skor Indeks Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang masih rendah, terus ditekankan agar dapat mempercepat digitalisasi, terutama pembayaran Person to Government.
Sebagai panduan strategis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Roadmap yang disusun tersebut mengedepankan empat pendekatan utama yang saling terintegrasi.
Pilar pertama ialah keterjangkauan harga, yang dilakukan melalui penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan GPM, dan digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Kedua yakni ketersediaan pasokan, yang menitikberatkan pada penguatan produksi pangan lokal, pelaksanaan program mandiri benih, serta revitalisasi fasilitas penyimpanan seperti cold storage agar ketersediaan barang tetap terjaga, terkhususnya pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional.
Selanjutnya yaitu kelancaran distribusi. Hal tersebut juga menjadi perhatian penting, dilakukan upaya melalui perbaikan infrastruktur logistik, fasilitasi distribusi antarwilayah, juga penguatan kerja sama antar daerah untuk menekan biaya dan risiko distribusi barang.
Kemudian yang terakhir adalah komunikasi efektif, yang mencakup integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Pilar-pilar tersebut membentuk strategi terpadu Pemprov Sulsel dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Seluruh elemen, melalui peta jalan ini, diharapkan mampu bekerja dalam satu irama untuk menghadirkan solusi berbasis data dan kondisi lapangan.
Upaya konkret seperti penyediaan benih hortikultura, penguatan neraca pangan daerah berbasis aplikasi Sigap Sultan, serta kerja sama antar daerah turut menjadi bagian dari eksekusi strategis yang telah dirancang secara bertahap dan terukur.
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tuturnya.
Wagub Fatmawati Rusdi berharap, seluruh elemen bergerak cepat dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
