KabarMakassar.com – Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar digelar di Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard, Minggu (07/09).
Forum ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus pernyataan sikap politik PKS terhadap arah pembangunan Kota Makassar.
Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim, menegaskan partainya siap terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.
“Saat ini, APBD Perubahan sudah kita ketuk, dan saya sudah menyampaikan di Banggar bahwa semua kebijakan Pak Wali yang berpihak kepada masyarakat, PKS mendukung penuh dan siap mensupport,” ungkapnya.
Ia menekankan, PKS adalah partai terbuka yang tidak hanya siap berkolaborasi, tetapi juga siap menerima kritik.
“Pelayanan publik harus menjadi perhatian utama, terutama penyederhanaan birokrasi agar masyarakat tidak terbebani biaya, waktu, dan tenaga. Persoalan administrasi jangan lagi dipersulit,” katanya.
Menurutnya, aplikasi-aplikasi yang diluncurkan Pemkot Makassar telah membawa manfaat besar dalam memudahkan akses masyarakat.
“Ini bentuk nyata bahwa pemerintah kota serius menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut PKS bukan sekadar mitra politik, tetapi juga rumah perjuangan bagi masyarakat.
“PKS menghadirkan program prioritas K2P2, yaitu Kader dan Kaderisasi, serta Pemenangan Pemilu dan Pelayanan Publik. Dimulai dari pribadi, keluarga, dan rumah ibadah, kami ingin kader PKS menjadi bagian aktif dalam pembangunan,” papar Andi Hadi.
Ia menambahkan, PKS Makassar telah menyiapkan lima fokus program lima tahun mendatang, meliputi pengembangan potensi kader, pengokohan struktur, penguatan basis tradisional, penguatan basis pemilih, serta strategi kampanye yang efektif.
“Insya Allah, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan semua elemen, termasuk PKS, Kota Makassar akan semakin kuat, solid, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” tutupnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) yang hadir dalam Musda mengajak PKS untuk terus memperkuat peran dalam pembangunan kota.
“Kami butuh kolaborasi, juga saran dan masukan dari PKS, karena tidak semua kebijakan pemerintah selalu tepat,” ujarnya.
Appi mengakui selama lebih dari enam bulan kepemimpinannya, PKS telah memberi masukan konstruktif yang sangat penting.
“Kehadiran PKS di legislatif menjadi mitra strategis untuk mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan program benar-benar berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar sekaligus pembina partai politik di kota ini, Appi mengapresiasi dinamika Musda PKS.
“Lebih membahagiakan lagi karena pada masa kepemimpinan saya, PKS duduk sebagai pimpinan DPRD Makassar. Hal ini tentu membuka ruang kolaborasi yang lebih erat demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Appi juga menyoroti dua persoalan besar yang harus ditangani serius, yakni sampah dan pendidikan.
“Persoalan sampah harus dimulai dari level rumah tangga dengan siklus berkelanjutan, bukan sekadar pendekatan seremonial. Sampah rumah tangga bisa didaur ulang hingga punya nilai ekonomi,” jelasnya.
Soal pendidikan, ia menegaskan tidak boleh ada praktik curang dalam penerimaan siswa baru.
“Kalau di dunia pendidikan saja masih ada permainan, bagaimana di sektor lain? Karena itu saya berharap mata saya yang terbatas ini bisa diperluas oleh pengawasan teman-teman PKS di DPRD,” tegasnya.
Appi juga menyampaikan upaya Pemkot dalam memperkuat perlindungan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi puluhan ribu pekerja rentan, serta rencana tambahan jaminan hari tua bagi 45 ribu pekerja.
“Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan PKS agar program ini masuk dalam prioritas anggaran,” katanya.
Appi menekankan bahwa kolaborasi pemerintah dengan PKS adalah wujud kebersamaan dalam mengurus kota.
“Jangan hanya berpikir untuk partai atau kelompok. Tugas kita semua adalah meminimalkan kesulitan masyarakat, memastikan yang mampu bisa membantu yang lemah. Dengan kolaborasi, Insya Allah Makassar akan semakin kuat dan maju,” tutupnya.
