KabarMakassar.com — Tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi, itu berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. Sejumlah investor pun nampak melirik Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk melakukan investasi.
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry sendiri telah menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor yang akan masuk ke Sulsel.
PT Citaglobal Environment yang akan membangun pembangkit listrik green energy di Sulsel menjadi salah satunya. Hal itu disampaikan saat Prof Fadjry Djufry menerima PT Citaglobal Environment, di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (17/02).
Sebagai informasi, pembangkit listrik tersebut rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit. Bahkan PT Citaglobal Environment siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Prof Fadjry Djufry menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak main-main mendukung investasi.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahuni ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujarnya.
Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.
“Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” tukasnya.
Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara, menyampaikan rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.
“Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.
CEO Citaglobal Environment, Thye Chee How, menambahkan, pihaknya sudah berinvestasi di berbagai negara seperti, Srilanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.
“Kita punya teknologi sendiri untuk perusahaan di Indonesia. Supaya Indonesia punya teknologi sendiri, supaya Indonesia tidak impor lagi. Kami berharap bisa melakukan transfer teknologi kalau sudah bekerja sama dengan Provinsi Sulsel,” paparnya.
Selain investasi pembangkit listrik green energy yang tengah dicanangkan, sejumlah investor telah melakukan pembahasan dengan Pemprov Sulsel. Diantaranya, mobil listrik serta sapi perah.
Sebelumnya diberitakan, investasi merupakan hal yang amat penting karena dapat meningkatkan perekonomian, dan menyejahterakan masyarakat.
Oleh sebab itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Fadjry Djufry mendorong percepatan layanan perizinan untuk kemudahan investasi.
Hal tersebut diungkapkan kala kunjungan kerja di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Jalan Bougenville, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
“Tadi kita sudah melihat proses perizinan, sudah bagus sesuai harapan kita. Namun memang ada beberapa lagi yang perlu dibenahi,” ujarnya pada Kamis (30/01).
Dia menyampaikan, Presiden dan Mendagri memberi arahan agar proses perizinan harus bisa dilakukan lebih cepat.
“Kita ingin yang mana bisa diidentifikasi untuk dipercepat proses pelayanannya. Kita minta dukungan semua,” tuturnya.
Prof Fadjry turut mendorong agar pelayanan yang dihadirkan bisa berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah kabupaten kota.
“Tahun ini, Bapak Presiden konsen untuk investasi. Kita juga sudah buat Satgas Percepatan Investasi dan Perizinan. Kita harap layanan perizinan bisa dipercepat,” tuturnya.
Kepala Dinas PMPTSP Sulsel, Asrul Sani mendampingi Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry dalam meninjau layanan pada Mall Pelayanan Publik yang berada di gedung Kantor DMPTSP Sulsel.
Sebagai informasi, MPP Sulsel terintegrasi dengan 15 instansi vertikal. Diantaranya adalah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian ATR/BPN, Balai POM, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam dan Maritim (BBSP JIHMM) wilayah Sulsel.
Selanjutnya ada, Kementerian Agama, Bapenda (Samsat), Bank BPD Sulselbar, Bea Cukai, Balai Karantina Ikan (BKI), Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL), Balai Karantina Pertanian, Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) .
Diketahui, terdapat 20 jenis layanan, yaitu sektor penanaman modal, sumberdaya air cipta karya dan tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, koperasi dan UMKM, sosial, kelautan dan perikanan, perhubungan, peternakan dan kesehatan hewan, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, perdagangan.
Serta adapula perindustrian, perkebunan, kesatuan bangsa dan politik, penelitian dan pengembangan, pariwisata, serta sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
