Audiensi PT Pos Indonesia Regional VI Makassar, dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Komitmen pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar terus menguat.
Kali ini, sinyal dukungan datang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pos Indonesia, yang menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pasar, distribusi, dan layanan keuangan bagi pelaku usaha lokal.
Kepala Kantor Pos Indonesia Regional VI Makassar, Hasan Jaidi Tarigan, menyampaikan langsung komitmen tersebut dalam pertemuan resmi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota, Selasa (03/06).
“Saya baru tiba dan resmi bertugas di Makassar. Dalam silaturahmi ini, kami tegaskan bahwa PT Pos hadir bukan hanya untuk layanan logistik, tapi juga untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan layanan pembayaran publik,” ujar Hasan.
Hasan menyebut bahwa PT Pos saat ini mengembangkan inisiatif-inisiatif konkret yang menyasar UMKM secara langsung. Salah satunya adalah program ‘Pos Ajak UMKM’, yang memberikan potongan ongkos kirim hingga 10 persen bagi pelaku usaha yang terdaftar sebagai binaan.
Tak hanya itu, Pos Indonesia juga memfasilitasi etalase produk UMKM di sejumlah lokasi strategis, seperti loket pajak daerah. Masyarakat dapat langsung melihat dan membeli produk lokal, sekaligus mengirimkannya ke tujuan dari titik yang sama.
“Kami ingin jadi simpul promosi dan distribusi produk lokal. Bahkan kami sudah mulai dengan live streaming produk UMKM, agar pelaku usaha bisa tampil langsung, menjelaskan produknya, dan menjangkau pasar baru,” jelas Hasan.
Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat digitalisasi dan inklusi pasar, terutama bagi UMKM yang belum sepenuhnya mengakses platform daring. PT Pos ingin menjembatani kesenjangan tersebut lewat pendekatan hybrid digital dan fisik.
Selain pemberdayaan UMKM, PT Pos juga membuka peluang kolaborasi dalam memperluas kanal pembayaran layanan publik, seperti PDAM dan pajak daerah. Hasan menyebut pentingnya menyediakan opsi pembayaran non-digital bagi masyarakat yang belum terbiasa atau belum memiliki akses penuh ke sistem elektronik.
“Kami ingin jadi pelengkap dari sistem digital yang sudah ada. Kalau masyarakat nyaman dengan layanan offline, kami siapkan juga. Intinya, semua punya pilihan,” ujarnya.
Hasan Jaidi Tarigan menegaskan, PT Pos Indonesia siap mendukung program-program Pemkot Makassar ke depan, baik dalam bentuk perluasan layanan publik maupun inovasi layanan distribusi yang berpihak pada UMKM.
“Kami ingin menjadi lebih dari sekadar penyedia jasa. Kami ingin menjadi bagian dari solusi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi rakyat,” tutup Hasan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons positif komitmen PT Pos. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota membuka pintu lebar bagi semua bentuk kolaborasi lintas sektor yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan masyarakat bawah.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi pemberdayaan tidak boleh simbolik. Harus menyentuh pelatihan, distribusi, pemasaran, dan transformasi digital,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, kerja sama semacam ini memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar lebih tangguh di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan daya saing regional.
“Kami menyambut baik program nyata seperti ini. Bukan hanya branding atau bantuan sesaat, tapi yang mengakar dan berdampak. Itu yang kami dorong terus di Makassar,” pungkasnya.
