
KabarMakassar.com — Kota Makassar akhirnya memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif setelah Wali Kota Munafri Arifuddin melantik Andi Zulkifli Nanda dalam sebuah upacara resmi yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu pagi (28/05).
Dengan resminya pelantikan ini, Zulkifli langsung dihadapkan pada dua tugas strategis: merampungkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menyatukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu visi pembangunan kota.
Wali Kota Munafri tidak menunggu lama memberikan arahan. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan pertama Zulkifli adalah menyelesaikan RPJMD, paling lambat bulan depan. “Tugas pertama Pak Zulkifli adalah rampungkan RPJMD, kalau bisa selesai bulan depan (Juni 2025),” ujar Munafri.
RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Makassar selama lima tahun ke depan. Dalam konteks inilah, Sekda berperan sebagai pengendali utama proses koordinasi lintas OPD agar penyusunan RPJMD tidak hanya cepat, tapi juga berkualitas dan partisipatif.
Namun, menyusun RPJMD saja tidak cukup. Munafri menekankan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada menyatukan ritme kerja seluruh perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada kecenderungan sektoralisme dalam birokrasi, yang membuat program berjalan lambat atau tidak sinergis.
“Kita tidak bisa lagi bekerja parsial. Tidak boleh ada ekor sektoral di dalamnya. Sekda harus jadi poros yang menyatukan semua,” tegas Munafri.
Ia menambahkan bahwa Makassar saat ini berada di persimpangan penting. Banyak program strategis nasional dari pemerintah pusat yang harus disambut dan dijalankan secara konkret di daerah. Untuk itu, peran koordinatif dan kepemimpinan teknokratis dari seorang Sekda menjadi mutlak.
“Ini bukan soal saya sebagai wali kota, bukan juga semata tentang Bu Aliyah sebagai wakil, atau Pak Zulkifli sebagai Sekda. Ini tentang tim besar Pemerintah Kota Makassar yang harus solid,” ujarnya.
Munafri juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf di setiap level organisasi. Menurutnya, Sekda harus membuka ruang dialog, menerima masukan, dan mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen ASN agar keputusan yang diambil berbasis pada realitas lapangan.
“Kita tidak sempurna, dan karena itu kita butuh masukan dari semua pihak. Tapi keputusan tetap harus diambil dengan cepat dan tepat. Jangan sampai ada pekerjaan yang dijalankan hanya karena ‘kira-kira’. Semua harus berdasarkan data, kebutuhan, dan arah kebijakan yang jelas,” jelasnya.
Sebelumnya, Appi, secara tegas menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Zulkifli memimpin roda birokrasi kota. Ia menegaskan bahwa usia muda bukan hambatan, melainkan potensi yang harus ditopang dengan etika kepemimpinan.
“Kalau bicara usia, saya pikir itu bukan hal paling penting. Yang lebih penting adalah bagaimana etika dalam memimpin ditunjukkan secara konsisten,” ujar Appi.
Ia menekankan bahwa seorang pemimpin muda harus mampu memproduksi dirinya secara sosial, menjalin relasi lintas karakter, dan membangun komunikasi inklusif yang jauh dari pola relasi homogen. Menurutnya, jabatan sekda menuntut lebih dari sekadar kapabilitas administratif.
“Ini bukan soal saya ini sekda, lalu semua harus ikut. Pemerintahan hari ini tidak boleh lagi dekat dengan kata arogansi,” tegasnya.