Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal (Dok: Nofi KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Sekolah Rakyat merupakan program dari pemerintah pusat, yang menjadi gagasan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Program tersebut kemudian disebut sebagai upaya dalam mengentaskan serta memutus rantai kemiskinan.
Usai kunjungan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf ke Sulawesi Selatan (Sulsel) baru-baru ini, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Kementerian Sosial akan bersinergi dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Hadirnya Sekolah Rakyat mejadi jawaban bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Karena, masyarakat yang tergolong dalam kategori tersebut tidak terlalu memperhatikan masalah pendidikan, sebab lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan seperti makan sehari-hari.
Kepala Dinas Sosial Sulsel Abdul Malik Faisal menyampaikan jika Sekolah Rakyat diperuntukkan khususnya mulai tingkatan SD hingga SMA.
“Untuk anak kita yang ada dari keluarga tidak mampu, terutamanya dari desil 1 dan desil 2, yang betul-betul sangat miskin atau miskin ekstrem,” ujarnya pada Selasa (13/05).
Ia menegaskan, hal tersebut dilakukan untuk memberi pelayanan dan kesempatan yang sama bagi anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Lebih jauh, Abdul Malik mengatakan seluruh anak atau siswa nantinya akan on boarding atau berada di asrama agar mereka dapat fokus terhadap pendidikan yang ditempuh.
“Jam belajar lebih banyak, akan ada banyak aktivitas-aktivitas didalam,” paparnya.
Namun, untuk saat ini, kata Abdul Malik, program Sekolah Rakyat yang dilaksanakan masih dalam tahap pertama.
Berdasarkan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di beberapa titik di Sulsel. Abdul Malik turut membeberkan beberapa lokasinya.
“Di Wajo ada 1 titik dengan 150 siswa itu SMP-SMA, kemudian di Pangkep ada 100 siswa itu 4 rombel itu untuk tingkat SMP-SMA juga,” tukasnya.
Selanjutnya, di Bone ada 100 siswa, untuk Takalar dan Gowa masing-masing 100 siswa.
Sedangkan untuk di Makassar terdapat dua titik yaitu di Balai Diklat juga bangunan BPSDM.
“Bapak Gubernur memberikan bangunan BPSDM untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat, ini kapasitasnya sampai 200 siswa,” ujarnya.
Abdul Malik menyebut terdapat dua jenis Sekolah Rakyat yaitu existing dan pembangunan baru.
“Jadi existing itu yang ada sekarang ini tahap pertama, tapi ini semua sementara. Setelah bangunan, insya Allah tahun depan selesai, akan pindah ke bangunan yang lebih permanen yang rata-rata luasnya itu diatas 6 hektar,” tuturnya.
Adanya Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu memberi kesempatan baru terhadap anak putus sekolah serta anak yang tidak mampu sekolah karena biaya atau termasuk dalam golongan miskin dan miskin ekstrem.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan jika Pemprov Sulsel telah menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat yang akan beroperasi di Kota Makassar nantinya.
Sebagai tahap awal, pusat kegiatan Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di Gedung BPSDM Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.
“Pemprov Sulsel akan berada di barisan depan untuk mendukung penuh Sekolah Rakyat dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kesiapan dari pihak Pemprov Sulsel untuk berkolaborasi bersama Kementerian guna mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Apalagi masih banyak gedung yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik, termasuk untuk menyekolahkan anak-anak yang selama ini terhalang akses pendidikan karena faktor ekonomi,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan optimismenya terhadap kesiapan Provinsi Sulsel dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin Pak Gubernur bisa menampung 200 sampai 400 siswa untuk tahap awal. Semangat beliau begitu besar dalam mendukung program Bapak Presiden,” paparnya.
Dilakukan pula peninjauan simulasi ruang kelas dan kamar asrama yang akan digunakan oleh siswa Sekolah Rakyat di Gedung BPSDM Sulsel.
Sekolah Rakyat nantinya dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang kelas, asrama siswa dan guru, lapangan olahraga serta perpustakaan.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Puluhan titik Sekolah Rakyat telah ditetapkan secara nasional, sekitar 53 titik Sekolah Rakyat dengan kemungkinan penambahan hingga 30 lokasi lain dalam waktu dekat.
Selain Pulau Jawa yang mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, Sulsel turut menjadi salah satu daerah prioritas di Indonesia.
Ditegaskan bahwa untuk masuk ke Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan tes akademik, yang utama ialah anak cukup dalam kondisi yang sehat.
