Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, pada kegiatan fasilitasi penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Kantor Gubernur Sulsel (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk segera menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan atau GDPK.
Susunan GDPK tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis kependudukan jangka panjang.
Itu disampaikan Jufri Rahman saat menjadi narasumber pada agenda yang bertajuk Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Melalui Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025-2029 pada Jumat (16/05).
Acara yang bertempat di Kantor Gubernur Sulsel tersebut diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulsel.
“Kita mengharapkan daerah menyusun GDPK yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini penting sebagai panduan untuk mengintegrasikan kebijakan dan sasaran pembangunan berbasis kependudukan ke dalam RPJMD lima tahun ke depan,” tukas Jufri.
Ia menyatakan bahwa GDPK menjadi acuan strategis yang wajib disusun oleh pemerintah daerah, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.
Dokumen itu mencakup peta jalan pembangunan kependudukan hingga tahun 2045 dan memuat lima sasaran utama, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
“Grand design dan peta jalan merupakan bagian penting dalam menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Kita optimistis, karena segala sesuatu perlu dipersiapkan sejak dini. Ini sejalan dengan visi Bapak Gubernur untuk menjadikan Sulsel Maju dan Berkarakter,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, menekankan bahwa penyusunan GDPK memiliki lima pilar utama.
“Tahun 2025 ini kan pemerintahan baru saat ini sedang menyusun RPJMD, itu akan menyusun sampai lima tahun. Dan ini kesempatan dari BKKBN untuk memasukkan program kependudukan dan pembangunan di dalam GDPK, di dalam RPJMD masing-masing kabupaten/kota dengan kita namanya membuat peta jalan pembangunan pendudukan,” imbuhnya.
“Masing-masing kabupaten/kota memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, peta jalan ini penting sebagai instrumen pengukuran keberhasilan. Tanpa peta jalan, indikator keberhasilan pembangunan kependudukan tidak akan terukur,” tambahnya.
Ia menilai, momen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 menjadi peluang emas untuk mengintegrasikan isu-isu pembangunan kependudukan ke dalam kebijakan strategis daerah.
Untuk diketahui, agenda Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Melalui Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025-2029 turut dihadiri oleh perwakilan pemda dari seluruh kabupaten/kota.
