Ilustrasi Pilkada (Dok: KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Mahkama Konstitusi (MK) akan memutuskan 40 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) 2024, termasuk dua daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto.
Diketahui, Kota Palopo dan Kabupaten Jenponto masuk dalam daerah yang masuk dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kemarin.
Pengucapan putusan digelar pada Senin (24/02), mulai pukul 09.00 WITA, di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
“Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHP untuk Jeneponto dan Palopo,” kata Kordinator Divisi Hukum, Pelatihan, dan Pendidikan Andarias Duma kepada awak media, Selasa (23/02).
Andarias menyebutkan, bahwa sidang putusan untuk Kabupten Jeneponto akan dijadwalkan pukul 09.00 Wita, sedangkan sidang putusan Kota Palopo akan dijadwalkan pukul 14.30 Wita.
“Saya ke sana sebagai Bawaslu provinsi itu mendampingi teman-teman Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan Bawaslu Kota Palopo,” ucapnya.
Menurut Andarias bahwa apapun hasil dari putusan sidang tersebut, itu merupkan kemenangan Mahkamah Kontitusi. Dan kata dia, dalam sidang tersebut pihak dari Bawaslu, baik dari Provinsi maupun Kota hanya sebgaia pemberi keterangan.
Andarias menerangkan, terkait PHPU pada pemilihan kepala daerah 2024 kemarin, ada 10 Kabupten Kota dan ditambah dengan pemilihan Gubernur yang masuk dalam sengketa hasil pemilihan. Namun, ada dua Kabupaten Kota yang lanjut di sidang pembuktian yaitu Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto.
Ia menambahkan bahwa dalam sidang tersebut, Kabupaten Jeneponto hanya satu kali sidang pembutkian, sedangkan Kota Palopo dua kali menjalani sidang pembuktian.
“Jadi (Senin) itu putusan final dan mengikat, apapun hasilnya KPU akan melakukan eksekusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Andarias dalam sidang putusan PHPU ini, Bawaslu hadir sebagai pengawas terkait dengan pelaksanaan putusan dari Mahkmah Kontitusi.
“Kita tunggu putusan mahkamah konstitusi apapun hasilnya, kita belum bisa berandai-andai jadi tidak bisa melampaui atau keputusan itu jadi siap melaksanakan tugas sebagai pengawas,” tandasnya.
Sebelumnya, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto masuk dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK. Dimana jika mengacu pada PMK Nomor 14/2024, tahapan proses sengketa berakhir di Maret nantinya.
Sekedar diketahui, dalam sidang Kabupaten Jeneponto pasangan calon Sarif-Qalby mengajukan permohonan sengketa ke MK, terkait dugaan penggelembungan suara dan keputusan KPU Jeneponto yang tidak menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS.
Sementara pada sidang Kota Palopo, Komisioner KPU mendapatkan gugatan atas keputusannya menetapkan Trisal Tahir sebagai calon Wali Kota Palopo, dimana ijazah paket c kader Gerindra tersebut diduga palsu.
