Konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Triwulan I Tahun 2025 (Dok : Ist).
KabarMakassar.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengikuti konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Triwulan I Tahun 2025 secara virtual pada Selasa (15/04). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas.
Dalam paparannya, Menkumham Supratman menekankan pentingnya lima sektor layanan publik yang menjadi andalan Kemenkumham, yakni Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Peraturan Perundang-undangan (PP), Pembinaan Hukum Nasional, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menjelaskan, transformasi digital menjadi kunci utama percepatan pelayanan publik.
“Transformasi digital ini mendorong budaya kerja berbasis teknologi serta menghadirkan layanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat,” ungkap Supratman.
Di bidang AHU, Kemenkum mencatat capaian signifikan dengan menyelesaikan 2.900.948 dari total 2.913.595 permohonan, atau sebesar 99,57 persen. Layanan ini mencakup urusan hukum perdata, pidana, tata negara, badan usaha, hingga hukum internasional. Dari layanan tersebut, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp311,3 miliar.
Capaian menarik juga datang dari bidang Kekayaan Intelektual. Sebanyak 116.126 permohonan telah diselesaikan, didominasi oleh permohonan merek dan hak cipta. Total PNBP yang diperoleh mencapai Rp220,9 miliar. Di level internasional, Indonesia menempati peringkat pertama untuk permohonan paten (715 permohonan) dan desain industri (1.186 permohonan), mengungguli Jepang, Cina, AS, dan Korea.
Sementara di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham terus menggenjot penyusunan RUU dan RPP pelaksanaan KUHP nasional. Hingga Maret 2025, sebanyak 2.179 proses harmonisasi regulasi telah diselesaikan. Inovasi e-Harmonisasi yang diluncurkan Februari lalu turut mempercepat proses ini dengan sistem daring, transparan, dan efisien.
Kemenkum juga aktif memperluas akses bantuan hukum. Sebanyak 777 organisasi bantuan hukum telah terakreditasi, dan 1.764 Pos Bantuan Hukum telah didirikan di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Layanan ini memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam bidang literasi hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) kini memuat lebih dari 658 ribu dokumen hukum yang dapat diakses publik. Selain itu, tiga jurnal ilmiah yang dikelola Kemenkumham telah terakreditasi SINTA 2, mempublikasikan sembilan artikel ilmiah, serta menarik puluhan ribu pembaca.
Peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus. Pada triwulan pertama 2025, sebanyak 17.212 peserta telah mengikuti pelatihan klasikal dan daring. Kemenkum juga tengah mengembangkan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) dengan program studi baru di bidang layanan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa berbagai capaian tersebut tak lepas dari kontribusi nyata seluruh jajaran Kanwil di daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Sulsel atas dukungannya. Kontribusi kita bersama telah menjadi bagian penting dari capaian nasional Kemenkum,” ujar Andi Basmal.
