KabarMakassar.com – Sebuah video berdurasi 1 menit 11 detik viral di media sosial pada Minggu (07/09), memperlihatkan aksi protes pedagang asongan di kawasan Anjungan Pantai Losari, Makassar.
Video yang diposting akun TikTok @Suryaniyani itu langsung menuai perhatian publik setelah menampilkan keluhan pedagang terkait kebijakan larangan berjualan mingguan yang diterapkan Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi).
Dalam video tersebut, sejumlah pedagang menyuarakan keresahan karena sudah hampir tiga bulan hanya diperbolehkan berjualan sekali seminggu. Kebijakan itu dinilai tidak masuk akal dan merugikan mereka yang menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan di Pantai Losari.
“Ini, makan, biar menjual sekali seminggu dilarang menjual di sini,” ucap seorang pedagang perempuan berbaju merah muda dengan nada kecewa.
Pedagang lain berbaju hijau menimpali, “Enggak tahu bagaimana ini maunya Pak Wali Kota. Dari dua bulan lalu begini terus keputusannya. Tidak ada kepastian.”
Sementara seorang pedagang berkerudung cokelat mempertanyakan nasib mereka, “Mana rakyat kecil tidak dipentingkan begini? Bagaimana ceritanya?”
Sementara itu, dalam keterangan yang dituliskan pemilik akun, Suryaniyani, para pedagang sudah berjualan di kawasan Pantai Losari selama lebih dari 15 tahun. Namun, sejak awal Juli 2025, mereka dilarang berjualan dengan alasan yang disebut tidak jelas.
Padahal, mereka hanya berjualan selama empat jam sekali seminggu. Upaya mencari kejelasan sudah dilakukan, mulai dari menyurat ke UPTD, Dinas Pariwisata, hingga Balai Kota. Bahkan mereka pernah berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Makassar.
Suryaniyani menyebut para pedagang sempat bertemu langsung dengan Wali Kota Appi pada pertengahan Juli 2025 setelah melakukan aksi demo.
Dalam pertemuan itu, mereka dijanjikan relokasi dalam waktu dua minggu. Namun, hingga awal September, janji tersebut belum juga terealisasi.
“Sejak pertemuan itu, Pak Wali Kota selalu menghindar dan susah ditemui untuk dimintai kejelasan alasan kenapa kami dilarang dan ditagih janjinya,” tulisnya.
Katanya, para pedagang yang beraktivitas di Pantai Losari bukan tanpa aturan. Mereka membayar sewa lahan kepada UPTD sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.
“Disclaimer, kami pedagang tidak berjualan secara gratis. Kami menyewa lahan layaknya EO ke pihak UPTD. Jadi kami membantu APBD juga,” jelas akun tersebut.
Ia juga menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus berterimakasih karena dengan kehadiran Pedagang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah seharusnya bersyukur karena kami menjadi warga negara yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan pemerintah, dan justru ikut menyumbang PAD. Tapi yang ada, kami dimatikan rezekinya,” tulisnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan Pedagang Kaki Lima (PK5) menemui Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), pada Rabu (23/07).
Mereka meminta kejelasan terkait kebijakan relokasi yang dinilai mendadak dan belum berpihak pada kepentingan para pelaku usaha kecil di kawasan wisata andalan kota itu.
Pertemuan yang diinisiasi langsung oleh para pedagang ini menjadi momen bagi mereka menyampaikan keluh kesah sekaligus menyampaikan harapan agar tetap difasilitasi berjualan di lokasi strategis.
Koordinator PK5 Pantai Losari, Rais H. A. Tanriangka, mengatakan bahwa larangan berjualan sejak dua minggu lalu sangat berdampak terhadap penghasilan ratusan pedagang, khususnya mereka yang biasa berjualan kuliner di hari Minggu pagi.
“Selama 17 tahun kami sudah berpindah-pindah tempat, selalu mengikuti kebijakan pemerintah. Tapi sekarang justru dihentikan total tanpa kejelasan arah relokasi. Kami ini bukan pengganggu, justru fasilitas bagi pengunjung yang ingin sarapan atau sekadar menikmati kuliner khas,” ujar Rais.
Rais menceritakan bahwa pedagang PK5 telah mengalami berbagai tahapan relokasi. Mulai dari berjualan di Jalan Penghibur, lalu berpindah ke Anjungan, masuk ke Jalan Kenari dan Maipa, hingga sempat menempati Jalan Metro.
Sejak lebih dari tiga tahun terakhir, mereka menetap di area samping Masjid Terapung Pantai Losari dan hanya beroperasi sekali seminggu, yakni setiap Minggu pukul 06.00 hingga 10.00 WITA.
Namun, sejak kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, para PK5 tidak lagi diizinkan berjualan di sana. Kebijakan ini, menurut Rais, dirasa tidak adil karena masih ada pedagang lain yang beroperasi setiap hari pada sore hingga malam.
“Kami hanya diberi waktu empat jam tiap minggu, tapi kenapa justru kami yang ditertibkan? Ada ratusan teman-teman pedagang yang menggantungkan hidup dari sini,” ucap Rais.
Berdasarkan data awal, jumlah pedagang yang pernah terlibat dalam aktivitas PK5 di Pantai Losari mencapai 382 orang, bahkan sempat menyentuh angka 500.
Namun akibat berbagai pembatasan, jumlah yang aktif kini hanya sekitar 100 orang. Sebagian lainnya berpindah ke lokasi lain seperti Boulevard dan sekitar GOR Sudiang.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota disebut telah menyampaikan rencana relokasi para pedagang ke lokasi baru. Namun hingga kini, lokasi dan mekanisme relokasi tersebut belum dijelaskan secara detail kepada para pedagang.
“Pak Wali bilang akan direlokasi, tapi tidak disebutkan di mana. Kami berharap tempatnya tidak jauh dari lokasi semula, agar kami tetap bisa melayani pengunjung dan tidak kehilangan pelanggan tetap,” tegas Rais.
Ia menyatakan bahwa para pedagang pada dasarnya bersedia ditata, diberi aturan, dan mengikuti kebijakan pemerintah selama ada kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaannya.
Menurut Rais, para pedagang hanya ingin diakui sebagai bagian dari ekosistem wisata Losari, bukan dianggap sebagai pengganggu.
Bahkan, ia mengaku sempat menerima keluhan dari pengunjung dan petugas kebersihan yang mempertanyakan tidak adanya lagi penjual makanan di sekitar anjungan.
“Ada yang telepon saya, bilang pengunjung bingung, mau sarapan tapi tak ada lagi penjual. Ini membuktikan kami punya peran sebagai pelengkap fasilitas wisata,” katanya.
Diberikan tenggat waktu dua minggu, Rais menyebut para pedagang menunggu kejelasan. Jika tidak ada solusi konkret dalam waktu tersebut, dia memperkirakan akan semakin banyak PK5 kembali berjualan secara mandiri di lokasi semula.
“Kami tidak ingin melawan, kami hanya ingin bertahan. Makanya kami datang baik-baik, minta solusi dari pemerintah kota,” tutupnya.
