Ilustrasi OJK (Dok: KabarMakassar)KabarMakassar.com — Sejumlah program terus digenjot untuk pengembangan akses keuangan daerah. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga telah terbentuk di seluruh Sulawesi Selatan untuk menjangkau wilayah-wilayah di daerah tersebut.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin menyampaikan beberapa program pengembangan akses keuangan daerah mencakup Layarku, EKI Wilayah Perdesaan hingga EPIKS.
“Layarku yang merupakan singkatan dari LAYAnan liteRasi dan inklusi Keuangan ke daerahkU memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor diseluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,” ujar Muchlasin dalam keterangan resmi yang diterima Senin (18/08).
“Termasuk tenaga marketing/mantri/AO untuk memberikan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Diketahui, sampai dengan tahun 2024, program Layarku telah menyasar sebanyak 1.703 desa dari total 3.060 desa atau sebesar 56 persen yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Selain Layarku, adapula Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Wilayah Perdesaan, yaitu upaya peningkatan literasi serta inklusi keuangan bagi masyarakat wilayah perdesaan melalui wadah TPAKD.
“Pada tahun 2025 terdapat 6 desa yang terpilih untuk penyelenggaraan program EKI,” terangnya.
Muchlasin turut mengungkapkan capaian Program EKI Tahun 2024 di Desa Kassi, Kabaputen Jeneponto yakni DPK 150 rekening dengan Rp565 juta, kemudian kredit atau pembiayaan sebanyak 40 debitur UMKM serta Rp3,7 miliar.
Selain itu adapula pembentukan agen Bank Sulselbar sebanyak satu orang, dengan pembuatan QRIS mencapai 39 QRIS Merchant juga tabungan haji yaitu 28 orang.
Sedangkan, di Desa Nepo, Kabupaten Barru, tercatat DP 4.787 rekening dengan nominal Rp7,6 miliar, kemudian kredit/pembiayaan 363 debitur UMKM sebanyak Rp16,24 miliar juga pembentukan agen BRI Link satu orang. Lalu pembuatan QRIS sebanyak 57 QRIS Merchant serta polis asuransi BRINS 2.378 orang.
“Untuk Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), adalah program berbasis inklusi keuangan berkolaborasi dengan IJK Syariah dalam rangka penyediaan akses keuangan baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana untuk memfasilitasi kebutuhan finansial di eksosistem syariah seperti pesantren,” jelas Muchlasin.
Sebagai informasi, di tahun 2025 ini terdapat 8 pesantren terpilih dalam pelaksanaan program EPIKS yaitu, Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah BTP di Makassar, Ponpes DDI Mattoangin di Bantaeng, Ponpes Darul Istiqamah Bongki di Sinjai, Ponpes Modern Datuk Sulaiman di Palopo, Ponpes Al Ikhlas di Bone, Ponpes Asádiyah di Sengkang, Ponpes Al Fayyadh di Maros, serta Ponpes Al Fityan yang berada di Gowa.
