Rapat Teknis Komisi D DPRD Kota Makassar dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat mencari solusi atas belum tertampungnya 858 siswa dalam proses Penerimaan Siswa Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Persoalan ini menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dan Komisi D DPRD Makassar di Balai Kota, Kamis (24/07).
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, turut hadir anggota komisi lainnya yakni Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A. Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, menegaskan pentingnya pemerataan daya tampung sekolah serta sistem zonasi yang adil. Ia menyebut, penataan ulang distribusi siswa harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit sementara sekolah lainnya minim peminat.
“Jangan dulu bicara penambahan rombel kalau kuota di sekolah lain belum terisi. Kita ingin pemerataan, bukan ketimpangan,” tegas Appi.
Appi juga menekankan komitmen Pemkot Makassar untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah ditugaskan berkonsultasi langsung ke Kementerian Pendidikan di Jakarta guna memastikan prosedur penambahan rombel berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan integrasi data ke sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tidak masuk Dapodik hanya karena keterlambatan atau kesalahan prosedur. Semua harus ditangani sejak awal,” kata Appi.
Selain memaksimalkan sekolah negeri, Pemkot membuka opsi kerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa yang belum tertampung. Skema ini disiapkan bersama DPRD dan Kementerian sebagai langkah kolaboratif jangka pendek.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut baik langkah yang diambil Pemkot. Menurutnya, DPRD mendukung penuh kebijakan pemerataan akses pendidikan, tetapi ia mengingatkan bahwa masih terdapat ketimpangan geografis yang perlu segera ditangani.
“Beberapa sekolah negeri di wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Latif Tengah sangat terbatas aksesnya. Kita dorong penguatan layanan transportasi pelajar sebagai solusi awal,” ucap Ari.
Ia menambahkan, DPRD bersama Pemkot juga akan membahas kemungkinan subsidi untuk sekolah swasta dalam skema penampungan siswa yang belum mendapat tempat di negeri.
“Semua anak harus bersekolah, baik di negeri maupun swasta. Kami siap bahas skema pembiayaannya,” lanjutnya.
Proses SPMB masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Pemkot Makassar menargetkan seluruh siswa tertampung sebelum tenggat waktu berakhir. Sebagai langkah jangka menengah, DPRD juga mendorong pembangunan unit sekolah baru di kawasan padat penduduk dan terpinggirkan.
“SPMB bukan hanya urusan tahunan, ini soal keadilan pendidikan. Kita harus berpikir progresif dan solutif,” tutup Ari.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyebut bahwa hingga kini terdapat 858 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Sebagian besar dari mereka berasal dari zona padat penduduk yang sekolah favoritnya telah penuh.
“Sekolah seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 sudah tidak memiliki daya tampung. Tapi sekolah lain masih bisa dimaksimalkan,” jelas Achi.
Total kursi kosong dari 18 SMP mencapai lebih dari 800 unit. Achi menegaskan bahwa distribusi siswa akan mempertimbangkan jarak rumah, kondisi sosial ekonomi, dan ketersediaan transportasi.
Ia merinci, total kursi tersisa di sejumlah SMP negeri di Makassar masih mencapai ratusan, di antaranya:
- SMP 16 Gowa Ria – Sudiang: 154 kursi
- SMP 34 Biringkanaya: 127 kursi
- SMP 11 Kapasa: 116 kursi
- SMP 35 Biringkanaya: 60 kursi
- SMP 50 Muhammadiyah – Wajo: 64 kursi
