RDP Komisi A DPRD Kota Makassar dengan BKPSDM Kota Makassar, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Kepastian status kerja ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kota Makassar kini memasuki babak baru.
Ketua Aliansi Honorer R2/R3 Kota Makassar, Sukri Zulkarnain, menyampaikan bahwa seluruh formasi dan unit kerja bagi 3.461 honorer telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Para honorer hanya tinggal menunggu tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk proses administrasi.
“Alhamdulillah, sekarang status kami sudah jelas. Kuota 3.461 orang itu sudah ada penempatannya. Tinggal menunggu DRH,” ujar Sukri saat rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (04/07).
Sukri menegaskan bahwa pertemuan tersebut memberi angin segar dan harapan nyata bagi para tenaga honorer yang selama ini diliputi ketidakpastian status. Ia menyebut bahwa informasi resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah memberikan kejelasan formasi dan alur pengangkatan.
“Tadi ada lampu hijau, artinya teman-teman honorer tidak perlu gundah lagi. Penempatan sudah ada, formasinya juga sudah jelas. Sekarang tinggal ikuti proses administratif yang ada,” ungkap Sukri.
Dalam kesempatan itu, Sukri juga menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Menurutnya, dukungan dari kepala daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan penetapan status honorer.
Ia secara khusus menyoroti kebijakan moratorium penerimaan pegawai dari luar daerah yang dikeluarkan melalui surat edaran wali kota. Kebijakan tersebut, kata Sukri, telah membuka jalan bagi honorer lokal untuk memperoleh prioritas pengangkatan.
“Surat edaran Pak Wali sangat penting. Dengan kebijakan itu, kami para honorer R2 dan R3 mendapatkan ruang dan prioritas dalam proses pengangkatan paruh waktu,” jelasnya.
Sukri menerangkan bahwa skema pengangkatan dilakukan secara bertahap. Tahun ini, honorer R2 dan R3 akan mulai diangkat sebagai pegawai paruh waktu, sebagai bagian dari masa transisi menuju pengangkatan penuh waktu. Transisi ini, menurut informasi dari BKPSDM, diproyeksikan berlangsung maksimal satu tahun.
“Untuk sementara, kita diparuhkan dulu. Ini untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Tapi Insya Allah, tahun depan kami semua bisa diangkat penuh waktu. Asalkan proses berjalan lancar,” ucapnya optimistis.
Ia pun mengajak seluruh rekan honorer untuk tetap kompak dan bersabar dalam menjalani proses yang sedang berlangsung. Menurutnya, kerja kolektif, doa, dan dukungan sesama rekan kerja menjadi kekuatan utama dalam menghadapi proses transisi ini.
“Terima kasih atas doa dan dukungannya. Insya Allah, tahun ini kita mendapatkan NIP dan mulai dilantik sebagai pegawai paruh waktu. Semoga tahun depan, status penuh waktu bisa segera kita sandang bersama,” pungkas Sukri.
