Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah mulai tahun 2029.
Menurutnya, keputusan ini bukan hanya berdampak teknis pada masa jabatan anggota dewan, tetapi juga membawa konsekuensi politik yang lebih sehat bagi demokrasi lokal.
Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden/wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI harus dipisahkan dari Pemilu daerah yang mencakup pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah. Pemilu daerah akan digelar tersendiri, tidak lagi dalam satu paket dengan Pemilu nasional seperti yang selama ini berlaku.
“Kalau putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Dengan pemisahan ini, secara teknis, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berpeluang mendapatkan tambahan masa jabatan hingga 2,5 tahun karena jeda waktu penyelenggaraan pemilu,” ujar Amir Uskara (Aura) dalam di Hotel Four Point. By Sheraton Makassar, Sabtu (28/06).
Aura yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI menilai, selain dari sisi teknis, pemisahan ini memberikan keuntungan strategis secara politik, terutama bagi partai-partai seperti PPP yang memiliki basis kuat di daerah. Selama ini, menurutnya, tumpang tindih kepentingan politik nasional dan daerah dalam satu momentum pemilu justru merugikan partai yang fokus membangun kekuatan dari akar rumput.
“Ini sangat menguntungkan bagi kita di PPP karena selama ini kepentingan politik nasional terlalu menonjol ketika disatukan. Pilpres dan Pileg nasional menyita perhatian publik, dan membuat isu-isu serta tokoh-tokoh daerah tertutupi,” jelasnya.
Aura menguraikan bahwa dalam sistem pemilu serentak seperti sebelumnya, kampanye dan mobilisasi massa seringkali terserap pada agenda nasional, terutama pilpres. Akibatnya, calon legislatif daerah maupun isu pembangunan lokal sering tak mendapat porsi perhatian yang cukup.
“Ketika Pilpres dan Pileg pusat disatukan, DPRD Kota, DPRD Provinsi, bahkan Pilkada ikut tenggelam. Padahal suara rakyat di daerah juga penting. Dengan pemisahan ini, masyarakat bisa lebih fokus memilih calon-calon yang benar-benar paham kebutuhan lokal,” tambah Aura.
Ia juga menyebut bahwa model baru ini akan memudahkan PPP dalam mengatur strategi dan konsolidasi politik. Menurutnya, dengan adanya dua momentum pemilu yang terpisah, partai dapat membagi sumber daya dan energi secara lebih terarah, serta memberikan kesempatan lebih besar kepada kader-kader daerah untuk tampil tanpa bersaing langsung dengan dominasi isu nasional.
“Kepentingan politik daerah selama ini kadang dikorbankan. Sekarang, saatnya mereka berdiri sendiri. PPP siap ambil peran lebih besar,” tegasnya.
Soal teknis penambahan masa jabatan legislator, Amir menyebut hal tersebut adalah konsekuensi logis karena pemilu daerah kemungkinan besar akan digeser waktunya mengikuti siklus baru hasil putusan MK. Ia memperkirakan, masa jabatan anggota DPRD bisa diperpanjang antara dua hingga dua setengah tahun karena kebutuhan pengaturan jeda pemilu.
Aura menilai, keputusan ini dapat menjadi momentum kebangkitan bagi PPP, terutama untuk mengukuhkan kembali pengaruhnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis loyalitas kader dan simpatisan partai.
“Kami melihat pemisahan ini bukan sekadar pergeseran waktu, tapi titik balik untuk membangun politik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” tutupnya.
