KabarMakassar.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Kantor Gabungan Dinas lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/07).
Sidak ini mengungkap berbagai persoalan mendasar pada fasilitas pemerintahan yang dinilai tidak memadai dan berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Sidak dimulai pukul 09.50 WITA dan menyasar sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Dinas Penataan Ruang (Distaru).
Tanpa pengawalan khusus, Appi langsung menyusuri lorong-lorong kantor dan memeriksa berbagai aspek mulai dari suasana kerja pegawai, kondisi fisik bangunan, hingga sarana penunjang layanan publik.
“Yang paling pertama saya lihat adalah suasana kerja pegawai dan kondisi gedungnya. Hampir semua belum sesuai harapan, baik dari segi parkir, kebersihan, maupun kelayakan fisik bangunan,” tegas Appi.
Di Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Appi menemukan plafon yang rusak cukup parah. Ia menilai kerusakan tersebut sangat membahayakan keselamatan pegawai maupun masyarakat yang datang ke kantor.
“Kalau kantor seperti ini dibiarkan, bisa mencelakakan orang. Kalau plafon jatuh atau ambruk, pasti menimbulkan kecelakaan. Itu harus cepat diantisipasi. Saya sudah minta supaya ini segera ditangani,” ujarnya.
Selain plafon, kondisi parkiran juga menjadi sorotan serius. Appi menyebut area parkir yang tidak tertata menyebabkan kesemrawutan dan mengganggu mobilitas baik bagi pegawai maupun warga yang membutuhkan pelayanan.
“Kita butuh area parkir yang tertib dan layak. Tidak bisa dibiarkan semrawut seperti ini. Semua ini berpengaruh pada kenyamanan pelayanan publik,” tambahnya.
Dalam tinjauannya, Appi juga mencatat buruknya kebersihan dan tata ruang kantor. Ia mendapati beberapa ruang pelayanan terlihat kusam, cat dinding memudar, serta fasilitas toilet yang tidak terawat.
“Tidak perlu mewah, tapi kantor pemerintah harus bersih, rapi, dan fungsional. Ini penting agar pegawai merasa nyaman bekerja dan masyarakat merasa dihargai saat datang dilayani,” jelasnya.
Appi menekankan bahwa seluruh kantor pemerintahan baik di pusat kota maupun di tingkat kecamatan harus memiliki standar minimal dalam hal kebersihan, kenyamanan, dan keamanan fisik. Menurutnya, ini adalah syarat mutlak untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal.
“Beberapa lokasi kantor pemerintahan harus punya standar minimal, baik dari segi kebersihan, tata kelola, hingga infrastruktur. Ini harus jadi komitmen bersama agar pelayanan tidak hanya cepat, tapi juga nyaman,” ucapnya.
Sidak tersebut, lanjut Appi, merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja pemerintah memiliki fasilitas yang layak dan tertib, guna mendukung profesionalisme aparatur sipil negara dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini butuh perhatian, supaya kalau berada di tempat yang baik untuk bekerja, itu bisa meningkatkan etos kerja. Tidak perlu mewah, tetapi bersih dan rapi. Nah, itu yang kita harapkan,” imbuhnya.
Appi juga meminta agar proses renovasi dan perbaikan fasilitas kantor yang saat ini tengah berjalan bisa dipercepat. Ia menekankan agar pelayanan kepada warga tetap berjalan maksimal selama masa perbaikan berlangsung.
Di akhir kunjungannya, Appi menginstruksikan kepada seluruh dinas terkait untuk segera menganggarkan dan memprioritaskan perbaikan fasilitas dasar. Ia menyebut telah meminta Kepala Bappeda Makassar untuk menugaskan Dinas PU melakukan intervensi secepatnya.
“Saya sudah minta kepada Ibu Elsi agar Dinas PU segera intervensi. Jangan tunggu sampai ada korban baru diperbaiki. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Menurutnya, perbaikan fasilitas dasar menjadi penting agar aparatur pemerintah memiliki lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme dan etos kerja. Memang ini butuh perhatian dan perbaikan-perbaikan.
“Ini butuh perhatian, supaya kalau berada di tempat yang baik untuk bekerja, itu bisa meningkatkan etos kerja. Tidak perlu mewah, tetapi bersih dan rapi. Nah, itu yang kita harapkan,” tegasnya.
Appi juga menekankan bahwa seluruh kantor pemerintahan, baik yang berada di pusat kota maupun kecamatan, wajib memiliki standar minimal kebersihan dan tata kelola fasilitas yang sama.
Hal tersebut penting agar pelayanan publik bisa berjalan optimal dan memberi kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus keperluan.
“Beberapa lokasi kantor penyelenggaraan pemerintahan ini harus punya standarisasi. Termasuk kebersihan, tata kelola. Ini yang harus kita jalankan supaya bisa menjadi fasilitas pelayanan publik yang baik,” Pungkasnya.
