KabarMakassar.com — Kekecewaan muncul dari atlet Sulawesi Selatan usai menerima bonus dari Pemerintah Provinsi Sulsel atas prestasi mereka di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh–Sumatra Utara.
Salah satu atlet yang mengungkapkan kekecewaan secara terbuka adalah Nadya Baharuddin, atlet karate beregu yang meraih medali perak untuk kontingen Sulsel.
Dia mengaku terkejut karena nominal bonus yang diserahkan jauh dari harapan dan tidak ada kejelasan soal tambahan anggaran sebagaimana yang sempat dibahas dalam rapat di DPRD beberapa waktu lalu.
“Tanggapan kami masih kaget karena sebelumnya kami dijanjikan bonus setara dengan PON Papua (XX 2021). Saat itu, peraih emas mendapatkan Rp 200 juta, perak Rp150 juta, dan perunggu Rp100 juta,” ujar Nadya.
Menurutnya, saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) demgan DPRD Sulsel beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa tambahan bonus akan diperjuangkan melalui anggaran perubahan.
“Namun, yang disampaikan oleh Bapak Kadispora sekarang ternyata hanya menggunakan anggaran Rp6,7 miliar. Padahal, di DPRD, kami dijanjikan bahwa dana akan diperjuangkan terlebih dahulu melalui perubahan anggaran,” katanya.
Nadya menyebut bahwa para atlet sempat mengira ada perubahan teknis terkait pencairan bonus, seperti dilakukan secara bertahap. Namun, kenyataannya, bonus yang diterima saat itu diklaim sebagai final tanpa adanya tambahan apapun.
“Kami sempat berpikir, mungkin memang ada perubahan atau teknis lain, misalnya pencairan dilakukan secara bertahap. Tapi kami cukup terkejut karena saat tiba di lokasi penyerahan, disampaikan bahwa itulah bonus final, tidak ada tambahan,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan kejelasan komunikasi dari pihak pemerintah. Sebab, sebelumnya di DPRD sudah jelas disebutkan bahwa anggaran tambahan akan dicarikan. Namun saat ini, informasi tersebut justru berbeda sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan atlet.
“Padahal, sebelumnya di DPRD, bahasanya jelas bahwa dana akan dicari dulu lewat perubahan anggaran. Sekarang kok berubah lagi, jadi kami merasa bingung dan kecewa,” ungkap Nadya.
Nadya menekankan bahwa kondisi saat ini sangat memberatkan khususnya bagi atlet beregu. Menurutnya, nominal yang ada tidak sebanding jika dibagi dengan jumlah anggota dalam tim yang besar.
“Karena kalau melihat nominal sekarang, khususnya bagi atlet beregu, sangat tidak sebanding. Kalau beregu hanya dua atau tiga orang mungkin masih terasa. Tapi kalau timnya besar, ya, dibagi berapa mereka?” katanya.
Lebih jauh, Nadya menyampaikan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekan atlet lainnya. Dia menilai bahwa bonus seharusnya diberikan secara adil dan transparan.
“Kami ini juga memperjuangkan rekan-rekan kami, bukan hanya untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Saat ditanya apakah bonus yang diberikan saat ini sesuai harapan, Nadya dengan tegas menyatakan ketidakpuasan. Dia bahkan sempat berbicara langsung dengan Gubernur Sulsel yang menyebut bahwa itu memang jumlah dana yang tersedia.
“Kalau ditanya, apakah bonus yang diberikan saat ini sesuai harapan? Jawabannya jelas, tidak sesuai. Tadi juga kami sempat berbicara langsung dengan Pak Gubernur. Beliau menyampaikan bahwa itu memang dana yang tersedia saat ini. Kalau mau menunggu, tidak ada jaminan kapan akan cair lagi,” ungkapnya.
Menurut Nadya, persoalan ini membuat para atlet merasa bingung. Dia menegaskan bahwa para atlet hanyalah pelaksana dan tidak mengetahui secara teknis tentang proses anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kami bingung, karena kami ini hanya atlet. Yang tahu soal pengurusan anggaran dan lainnya itu kan para pejabat di atas,” ujarnya.
Nadya mengungkapkan bahwa nominal Rp 6,7 miliar yang disebut sebagai dana final oleh Pemprov sebenarnya masih menjadi tanda tanya di kalangan atlet.
Sebab dalam pembahasan Komisi E DPRD sebelumnya, sempat disebut bahwa total anggaran seharusnya bisa mencapai Rp22 miliar jika disesuaikan dengan standar PON Papua.
“Terkait anggaran Rp6,7 miliar yang disebut sudah final oleh Pemprov, sejujurnya kami tidak tahu pasti. Yang kami tahu dari rapat Komisi E DPRD kemarin, seharusnya ada tambahan anggaran Rp15 miliar melalui perubahan anggaran,” katanya.
“Jadi, totalnya bisa mencapai sekitar Rp22 miliar jika ingin setara dengan standar PON Papua. Tapi dari Pemprov sendiri tadi dikatakan tidak ada tambahan. Kalau pun mau menunggu, belum tentu juga bisa direalisasikan,” tambahnya.
Meski kecewa, Nadya menyampaikan sedikit harapan saat mendengar komitmen Ketua KONI untuk tetap memperjuangkan aspirasi para atlet. Dia menyebut pernyataan dari KONI jauh lebih menenangkan dibandingkan sikap Dispora.
“Tapi kami merasa sedikit lebih lega ketika Pak Ketua KONI tadi menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan tambahan itu. Kami lebih tenang mendengar penjelasan beliau dibanding pernyataan dari pihak Dispora, yang langsung menegaskan bahwa nominal bonus hanya segitu dari Pemprov,” tutupnya.
