Bawaslu Sulsel Melakukan Audiensi dengan Kwarda Pramuka Sulsel, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menjajaki kerja sama strategis dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulsel untuk memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda.
Melalui audiensi resmi yang digelar di Kantor Kwarda Pramuka Sulsel pada Senin (21/07), kedua lembaga membahas rencana pembentukan Satuan Karya (Saka) Adhiyasta Pemilu di tingkat provinsi.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, bersama sejumlah staf Bawaslu, dan disambut oleh Wakil Ketua Bidang Saka Sako Kwarda Sulsel, Ahmad Ridwan.
Agenda utama audiensi yakni memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan Gerakan Pramuka dalam rangka membentuk Saka Adhiyasta Pemilu tingkat daerah, menyusul capaian pembentukan yang telah melampaui ambang batas minimal 30% di tingkat cabang (Kwarcab).
Saiful Jihad menekankan pentingnya membangun sinergi kelembagaan dengan organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pramuka.
Menurutnya, pembentukan Saka Adhiyasta Pemilu bukan hanya sebatas formalitas kelembagaan, melainkan langkah nyata dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki kesadaran politik, memahami nilai-nilai demokrasi, dan mampu menjadi pengawas partisipatif dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
“Gerakan Pramuka adalah mitra strategis bagi Bawaslu. Di dalamnya tidak ada kepentingan selain pendidikan karakter, kedisiplinan, dan nasionalisme. Nilai-nilai itu selaras dengan misi Bawaslu dalam membangun demokrasi yang bermartabat,” kata Saiful.
Ia menambahkan, melalui Saka Adhiyasta Pemilu, Bawaslu berharap dapat menghadirkan ruang edukasi yang menyenangkan dan inklusif bagi anggota Pramuka Penegak dan Pandega.
Para anggota diharapkan tidak hanya memahami proses pemilu, tetapi juga menginternalisasi pentingnya integritas, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Saka Adhiyasta Pemilu sendiri merupakan satuan karya pramuka binaan Bawaslu yang berfokus pada penguatan kapasitas generasi muda dalam bidang kepemiluan dan pengawasan.
Pembentukan saka ini sejalan dengan misi Bawaslu untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif serta meningkatkan kualitas pemilu melalui pendidikan sejak dini.
Kolaborasi ini dinilai sebagai salah satu langkah progresif dalam memperluas jangkauan pendidikan demokrasi secara lebih masif dan berkelanjutan. Terlebih di tengah dinamika politik nasional, Bawaslu melihat pentingnya keterlibatan generasi muda sebagai bagian dari sistem pengawasan yang independen, kritis, dan bertanggung jawab.
“Jika nilai-nilai demokrasi sudah dikenalkan sejak usia remaja, maka kita optimistis kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan semakin membaik. Pramuka adalah ruang yang tepat untuk itu,” tegas Saiful.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Saka Sako Kwarda Sulsel, Ahmad Ridwan, menyambut positif inisiatif yang digagas Bawaslu. Menurutnya, pembentukan Saka Adhiyasta Pemilu merupakan bentuk inovasi dalam pendidikan kepramukaan yang kontekstual dengan tantangan zaman.
“Kami melihat ini sebagai bagian dari penguatan kurikulum pendidikan nonformal di lingkungan pramuka. Apalagi banyak generasi muda saat ini yang apatis terhadap isu demokrasi dan pemilu. Maka lewat saka ini, kami ingin membangkitkan kembali kesadaran itu,” ujar Ahmad.
Ridwan menegaskan kesiapan Kwarda Sulsel untuk mendampingi proses pembentukan saka hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepramukaan yang terintegrasi dengan edukasi pemilu. Ia juga mendorong agar pembentukan tim kerja bersama dilakukan dalam waktu dekat agar tahapan implementasi dapat segera dimulai.
Lebih lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun langkah teknis pelaksanaan, termasuk menyusun kurikulum pelatihan, merekrut pelatih saka, serta menetapkan pilot project pelaksanaan saka di beberapa wilayah sebagai percontohan.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Bawaslu Sulsel dan Kwarda Pramuka Sulsel untuk menindaklanjuti pembahasan melalui pembentukan tim kerja lintas lembaga.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi tonggak awal dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi yang kuat, berbasis karakter, dan menjangkau seluruh pelosok Sulawesi Selatan.
