Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (Dok : Int).
KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara bulat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (08/07).
Delapan fraksi menyampaikan pandangan dan menyatakan persetujuan mereka terhadap RUU tersebut, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Namun, sejumlah fraksi, termasuk PKS dan PKB, tetap memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan APBN 2024.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, menilai secara umum kinerja APBN 2024 cukup positif, tetapi menyisakan berbagai catatan serius, terutama menyangkut peningkatan beban utang, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas belanja sektor strategis.
Beban Utang Naik, Ruang Fiskal Tergerus
Fraksi PKS menyoroti peningkatan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 39,81% pada akhir 2024, naik dari 39,21% tahun sebelumnya.
Kenaikan tajam juga terjadi pada Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek yang tumbuh 98,71% secara tahunan (year-on-year).
Hal ini berdampak pada beban pembayaran bunga utang yang melonjak 11,04% menjadi Rp488,43 triliun—menyerap 19,57% dari belanja pemerintah pusat.
“Ini mengurangi ruang fiskal untuk program kesejahteraan rakyat,” ujar Abdul Fikri di hadapan sidang paripurna.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Dinilai Lemahkan Daya Beli
PKS juga menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 yang hanya sebesar 5,03%, di bawah target 5,2%.
Sementara inflasi nasional yang sangat rendah, hanya 1,57%, bahkan mengalami deflasi lima bulan berturut-turut, dipandang sebagai sinyal pelemahan daya beli masyarakat.
“Ini bukan semata inflasi yang terkendali, tapi bisa jadi indikasi turunnya permintaan dan tekanan pada industri dan tenaga kerja,” kata Fikri.
Sektor Pendidikan dan Dana Desa Jadi Sorotan
Dalam sektor pendidikan, PKS mencatat realisasi anggaran pendidikan hanya 85,1% dari pagu, dengan pembiayaan langsung kepada pendidikan hanya 19,48% dari alokasi.
Fraksi PKS menilai masih lemahnya implementasi prinsip money follow program dalam perencanaan anggaran pendidikan.
Meski demikian, PKS memberikan apresiasi terhadap capaian penyaluran dana desa yang telah mencapai 99,9% dari total alokasi Rp71 triliun.
Fraksi PKS mendorong agar pola alokasi earmarked seperti BLT Desa, program stunting, dan ketahanan pangan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Dorongan bagi Industri dan UMKM
Fikri juga mendorong pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui pengendalian impor strategis dan peningkatan ekspor.
Selain itu, PKS mendorong insentif konkret untuk sektor UMKM agar mampu berdaya saing dalam negeri dan di pasar global.
“Surplus neraca perdagangan yang terus menurun harus segera ditangani dengan kebijakan fiskal dan perdagangan yang progresif,” jelasnya.
APBN Jadi Fondasi Pemerintahan Baru
Fikri menegaskan bahwa pelaksanaan APBN 2024 menjadi tahap akhir RPJMN 2020–2024 sekaligus fondasi penting bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun strategi pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Pandangan dan catatan kami harap bisa menjadi masukan untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah,” pungkasnya.
