Maskapai Garuda Indonesia, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Tekad Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan kembali maskapai nasional Garuda Indonesia mulai menunjukkan langkah konkret.
Melalui lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat, termasuk pertemuan dengan mantan Presiden AS Donald Trump, Presiden Prabowo disebut telah menyepakati pembelian 50 unit pesawat Boeing untuk memperkuat armada Garuda. Kompensasinya, Indonesia memberikan tarif 0% untuk sejumlah komoditas ekspor asal AS yang masuk ke dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menilai langkah cepat dan strategis Presiden Prabowo sangat tepat mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Negara sebesar Indonesia harus punya maskapai yang kuat. Ini menyangkut konektivitas, pariwisata, dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Asep dalam keterangannya, Minggu (20/07).
Selain aspek diplomasi dagang dan penguatan armada, Asep menyoroti bahwa masalah internal Garuda jauh lebih genting. Menurutnya, perusahaan pelat merah itu saat ini masih mengalami ekuitas negatif, artinya total utangnya lebih besar dari nilai aset yang dimilikinya.
Laporan keuangan terakhir Garuda menunjukkan liabilitas (kewajiban) mencapai Rp145 triliun, sedangkan total aset hanya berada di kisaran Rp100 triliun. Ketimpangan ini menyebabkan neraca keuangan maskapai tersebut tetap dalam kondisi krisis, meski beberapa kali mendapat penyelamatan dari negara.
“Perbaikan manajemen dan reformasi tata kelola itu mutlak. Budaya kerja internal yang sarat penyimpangan, sistem pengawasan yang lemah, dan struktur kepegawaian yang gemuk harus dibongkar,” tegas Politisi NasDem itu.
Ia menambahkan, industri penerbangan secara global dikenal memiliki margin keuntungan yang sangat tipis, bahkan disebut-sebut hanya di kisaran 3% hingga 9%. Dalam kondisi tersebut, beban operasional yang tidak efisien serta jumlah pegawai yang melebihi kebutuhan akan menjadi hambatan besar dalam upaya membalikkan posisi Garuda menjadi kompetitif.
“Tidak mungkin Garuda bisa bangkit hanya dengan pesawat baru. Harus ada perombakan menyeluruh di manajemen. Ini saatnya Garuda tahu diri dan bekerja sesuai arah kebijakan Presiden,” tambahnya.
Dalam konteks pembenahan, Asep menyoroti pentingnya memaksimalkan anak usaha Garuda yang potensial seperti Citilink, yang kini menjadi tulang punggung bisnis penerbangan bertarif rendah. Sebaliknya, anak dan cucu perusahaan yang tidak relevan atau justru bertabrakan dengan lini bisnis swasta nasional sebaiknya dibubarkan.
“Citilink harus didorong jadi feeder utama Garuda, sementara unit-unit lain yang tidak efisien harus dipangkas habis. Tak ada ruang lagi untuk pemborosan dalam struktur BUMN penerbangan,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinan Dirut Wamildan Tsani, Asep berharap seluruh langkah perbaikan ini bisa dijalankan. Dukungan penuh dari Presiden dinilai sebagai momentum langka yang harus dijawab dengan reformasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
Dengan akumulasi utang besar, margin sempit, dan tantangan bisnis yang kompleks, Garuda Indonesia kini berada di titik balik. Entah bangkit sebagai simbol baru kejayaan transportasi udara nasional, atau kembali terjerumus dalam lingkaran krisis berkepanjangan.
