Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Dok Sinta Kabarmakassar.
KabarMakassar.com — Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palopo harus dijauhkan dari praktik politik transaksional yang dapat mencederai integritas demokrasi.
Ia menekankan, pengalaman pahit dalam PSU di Kabupaten Barito Utara seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
Dalam kasus Barito Utara, PSU hanya digelar di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun justru dua lokasi ini menjadi penentu akhir siapa pemenang Pilkada. Ketatnya persaingan membuat jual beli suara meningkat drastis. Akibatnya, kedua pasangan calon dinyatakan diskualifikasi setelah terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Itu bukti bahwa kekuasaan bisa batal hanya karena dua TPS. Kalau praktik politik uang terjadi dan terbukti memenuhi unsur TSM, maka tidak ada ampun: diskualifikasi. Ini harus jadi alarm keras untuk semua yang terlibat dalam PSU Palopo,” kata Saiful dalam pesan tertuli, Kamis (15/5).
Ia mengingatkan bahwa PSU bukan hanya prosedural, tetapi juga moral. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU di Palopo harus ditindaklanjuti dengan proses yang bersih dan bertanggung jawab. Peluang mengulang pemungutan suara tidak boleh dimanfaatkan untuk menciptakan panggung baru bagi pelanggaran yang sama.
“PSU adalah kesempatan memperbaiki, bukan mengulang kesalahan. Semua pihak—Paslon, penyelenggara, aparat, media, dan masyarakat—harus disiplin dan sadar posisi masing-masing. Jangan main api,” tegasnya.
Saiful juga meminta penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Palopo hingga tingkat bawah, menjaga netralitas secara total. Menurutnya, keberpihakan sekecil apapun bisa mencederai kepercayaan publik dan membuka ruang gugatan baru.
Ia mendorong agar informasi mengenai hak dan kewajiban pemilih dalam PSU disosialisasikan secara masif.
“Edukasi sangat penting. Jangan biarkan ketidaktahuan jadi celah bagi manipulasi. Jika ada pelanggaran, Bawaslu harus segera menindak,” imbuhnya.
Paslon dan tim pemenang diingatkan pula agar tidak tergoda untuk ‘mengunci kemenangan’ lewat cara-cara curang. Ia menegaskan, suara terbanyak tidak akan menyelamatkan jika cara memperolehnya menyimpang.
“Kalau terbukti curang, walau menang suara, bisa didiskualifikasi. Ini yang terjadi di Barito Utara. Jangan anggap sepele. Integritas jauh lebih penting dari sekadar kemenangan angka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Saiful meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya PSU. Ia percaya, partisipasi aktif warga bisa menjadi tembok penahan dari potensi penyimpangan. Ia pun berharap, setelah PSU berjalan, hasil apapun bisa diterima sebagai keputusan demokrasi yang sah.
“Kalau semua pihak berjalan di rel aturan, PSU Palopo bisa jadi contoh pemilu berkualitas. Tapi kalau tidak, daerah ini berisiko masuk lagi ke dalam lingkaran konflik politik. Kita tidak ingin itu terjadi,” tutupnya.
