Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Dok Istimewa.
KabarMakassar.com — Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan anak penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dugaan kuat bahwa insiden ini disebabkan oleh kontaminasi bakteri Escherichia coli dan Salmonella memicu gelombang kritik dan keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR RI.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Ia menyatakan keprihatinannya secara mendalam atas kasus tersebut dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kami sangat prihatin. Program MBG adalah salah satu janji utama Presiden Prabowo. Jangan sampai program yang niatnya mulia justru tercederai karena kelalaian dalam pelaksanaannya,” kata Neng Eem, Kamis (15/5).
Menurutnya, peristiwa keracunan ini bukanlah insiden tunggal. Ia menyoroti bahwa beberapa kasus serupa telah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan perlunya tindakan korektif sistemik, bukan sekadar reaksi darurat.
“Evaluasi mendalam harus segera dilakukan. Kita harus identifikasi semua celah yang memungkinkan insiden seperti ini terjadi, dari hulu ke hilir mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi dan penyajian di lapangan,” jelasnya.
Ketua Fraksi PKB di MPR itu juga menekankan bahwa aspek kebersihan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
Ia menyoroti pentingnya kontrol ketat terhadap kualitas bahan baku, kebersihan peralatan dan kemasan, serta ketepatan waktu konsumsi setelah makanan diproses.
“Kita bicara soal anak-anak. Sistem pengawasan tak boleh longgar. Bukan hanya makanan yang bersih, tapi kemasannya juga harus steril. Makanan yang dibiarkan terlalu lama sebelum dikonsumsi juga bisa menjadi media bakteri,” tegas Neng Eem.
Lebih lanjut, ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pengampu kebijakan gizi nasional untuk memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana teknis program MBG di lapangan.
Ia mengusulkan agar BGN melakukan evaluasi berkala setiap tiga hingga enam bulan terhadap seluruh SPPG untuk memastikan mereka tetap memenuhi standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan.
“Evaluasi berkala akan sangat membantu dalam mencegah kejadian serupa. Kalau ada pelanggaran, jangan ragu memberikan teguran atau sanksi. Kita tidak bisa kompromi terhadap hal yang menyangkut kesehatan anak-anak,” imbuhnya.
Neng Eem juga menyatakan keyakinannya bahwa BGN telah memiliki SOP dan manajemen risiko yang memadai. Namun ia mengingatkan bahwa sistem sebaik apapun akan gagal jika pelaksanaannya di lapangan tidak disiplin dan tidak diawasi dengan ketat.
“Saya percaya Presiden punya niat baik dan BGN punya sistem yang baik. Tapi program besar seperti ini membutuhkan kepatuhan total dari semua pihak. Jangan ada yang merasa kebal atau lalai. Ini soal kepercayaan publik,” katanya.
Ia mengajak seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pelaksana teknis, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran, aman, dan benar-benar memberikan manfaat kesehatan kepada anak-anak Indonesia.
“Kalau program ini berhasil, kita akan menyaksikan generasi yang lebih sehat dan kuat. Tapi kalau terus ada kelalaian, bukan hanya program yang gagal, tapi kepercayaan masyarakat juga bisa runtuh,” tutupnya.
