ilustrasi beras SPHP (dok: pinterest).
KabarMakassar.com — Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk komoditas beras di Sulawesi Selatan hingga kini belum digulirkan ke pasar.
Meski stok sudah tersedia, distribusi SPHP belum dilakukan karena belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat kepada Perum Bulog wilayah Sulselbar.
Kepala Bulog Sulselbar, Fahrurozi, menegaskan bahwa pelaksanaan program SPHP bersifat menunggu perintah dari pemerintah pusat.
Selama perintah itu belum dikeluarkan, pihaknya belum bisa melakukan penyaluran meskipun logistik telah disiapkan.
“Ini kan sifatnya program pemerintah pusat, kami di daerah menunggu perintah, kalau perintah ada, kita jalankan hari ini, kalau perintahnya besok, kita jalankan besok. Semua barang sudah kita siapkan,” ujar Fahrurozi, Rabu (09/07).
Selain belum adanya petunjuk dari pusat, kondisi harga beras yang tinggi juga menjadi sorotan. Saat ini, harga beras mengalami tren kenaikan yang menurut Bulog disebabkan oleh belum dimulainya musim panen. Sementara stok dari panen sebelumnya sudah mulai menipis.
“Saat ini harga beras naik menurut saya karena memang produksi atau panen saat ini belum dimulai, baru akan dimulai Juli akhir nanti, sambil menunggu, sisi suplainya atau panen sebelumnya yang saat ini sudah berkurang. Baru akan panen lagi akhir Juli dan awal Agustus, jadi (ada) koreksi harga, penurunan harga akan mulai terjadi saya yakin akhir Juli,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut merespons situasi ini. Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menilai bahwa belum dilaksanakannya program SPHP bisa saja dipengaruhi oleh dinamika internal di tubuh Bulog, termasuk pergantian pimpinan yang mendadak.
“Nah itu berarti itu persoalan internal mereka (Bulog). Mungkin juga karena pergantian pimpinan Bulog yang tiba-tiba itu,” ujar Jufri.
Di sisi lain, Jufri menilai bahwa kenaikan harga beras tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Menurutnya, kondisi harga pangan yang naik seharusnya menjadi alarm untuk segera dilakukan intervensi.
“Mana ada kenaikan (harga) normal? Kalau ada kenaikan pasti tidak normal. Karena itu harus ada intervensi,” tegasnya.
Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sudah disiapkan untuk memantau dan mengintervensi jika harga beras terus bergerak naik. Intervensi yang dilakukan bisa berupa gelaran pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Kan kita punya tim TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu mencermati perkembangan situasi. Kalau harga beras mulai dianggap bergerak naik, maka pasti akan dilakukan intervensi. Dengan bentuk apa? Pasar murah, melakukan GPM (gerakan pangan murah) dan sebagainya,” paparnya.
Langkah tersebut, kata Jufri, menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta mencegah inflasi yang berlebihan di sektor pangan. Selain itu, intervensi diharapkan dapat meredam potensi spekulasi pasar akibat kekhawatiran ketersediaan stok.
“Dengan cara seperti itu kita berharap harganya bisa lebih stabil,” pungkasnya.
