Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan pelantikan pejabat struktural pada Senin (16//6) sore, menyusul rampungnya seluruh proses perizinan dari pemerintah pusat.
Mutasi ini akan mencakup pejabat eselon II dan III, dengan total jumlah pejabat yang dilantik diperkirakan mencapai sekitar 50 orang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat dikonfirmasi Minggu (15/6), menyatakan bahwa pelantikan akan digelar setelah seluruh aspek teknis dan administratif dirampungkan.
“Insya Allah besok, izinnya sudah ada. Kita akan melantik, mungkin sore ya,” ujarnya singkat di sela-sela kegiatan Assapeda Brompton Mange’ Ri.
Saat ditanya jumlah pejabat yang akan dilantik, Munafri menyebut masih menunggu penyempurnaan data.
Ia juga menambahkan bahwa detail teknis terkait penggabungan antara eselon III dan IV akan diatur oleh Sekretaris Daerah.
“Kurang lebih 70-an, tapi kita lihat nanti. Saya masih mau melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, A. Zulkifly Nanda, memastikan bahwa seluruh perizinan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan mutasi sudah dikantongi Pemerintah Kota. Menurutnya, mutasi ini melibatkan pejabat hasil seleksi job fit untuk eselon II dan mutasi struktural untuk eselon III.
“Izin mutasi sudah ada, baik untuk eselon II maupun eselon III. Khusus untuk job fit eselon II izinnya sudah turun, dan untuk eselon III sudah rampung tinggal pelaksanaannya saja,” terang Zulkifly.
Zulkifly menyebut bahwa rapat pemantapan terakhir akan digelar pada Senin pagi untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pelantikan dilaksanakan pada sore harinya. Ia juga meralat informasi yang beredar luas di publik terkait jumlah pejabat yang akan dimutasi.
“Yang beredar itu banyak bilang 70-an, saya kira tidak. Sekitar 50-an lah. Kalau eselon II dan III digabung ya mungkin 40 sampai 50 orang, nanti kita hitung lebih rinci,” ujarnya.
Terkait daftar nama pejabat yang disebut-sebut akan dilantik, Zulkifly menegaskan bahwa informasi yang beredar di luar belum tentu akurat. Ia menyebut, sebagian nama yang disebutkan memang masuk dalam daftar usulan, namun hasil akhir tetap menunggu persetujuan dari instansi terkait seperti BKN, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Yang beredar itu ada yang benar, ada juga yang tidak. Kita lihat besok siapa yang benar-benar dilantik,” kata Zulkifly.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses mutasi, Pemkot Makassar terlebih dahulu mengusulkan nama-nama calon pejabat kepada pemerintah pusat. Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi oleh BKN dan Pemerintah Provinsi, barulah diperoleh daftar akhir yang mendapatkan izin mutasi.
“Ini memang hak prerogatif Pak Wali Kota, tetapi tetap harus melalui verifikasi dan pertimbangan oleh BKN, Pemprov, dan Kemendagri. Kalau sesuai aturan, diberikan izin. Kalau tidak, tentu ada yang tidak disetujui,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Munafri Arifuddin telah menyampaikan bahwa mutasi pejabat ini merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan percepatan kinerja pemerintahan di sisa masa jabatan.
“Ingin bahwa struktur birokrasi diisi oleh sosok-sosok yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan ke depan,”
Munafri menekankan bahwa setiap dinamika dalam birokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ia menyebut mutasi dan rotasi jabatan sebagai hal yang wajar dalam siklus administrasi pemerintahan, terutama jika berkaitan dengan masa pensiun, kekosongan jabatan, maupun penyegaran struktural.
“Di setiap masa, tentu kita melihat bagaimana kondisi birokrasi. Ada yang pensiun, ada yang bergeser, ada juga yang kosong dan perlu diisi. Tidak mungkin kita ajukan proses ini kalau tidak untuk mengisi kekosongan. Jadi tentu akan ada yang baru,” jelasnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai jumlah pejabat yang akan bergeser atau dimutasi, Munafri enggan memberikan angka pasti.
“Saya kurang tahu,” katanya singkat.
Ia juga membenarkan bahwa untuk posisi-posisi yang masih kosong akan diisi sementara oleh Plt sebelum nantinya dilelang melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding).
“Iya, kan kosong begitu. Baru nanti dilelang,” tutupnya.
