Bendahara Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Umiyati (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus menggulirkan inisiatif yang berpihak pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu langkah terbaru yang disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yakni rencana pembangunan fasilitas penitipan anak (daycare) khusus untuk anak-anak ASN.
Wacana ini disambut positif oleh kalangan legislatif. Namun, muncul pula sejumlah catatan penting yang disuarakan agar implementasi kebijakan tersebut bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
Bendahara Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Umiyati, menilai bahwa gagasan tersebut sangat baik, namun perlu diawali dengan langkah realistis dan tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan.
“Menurut saya ini sangat positif sekali. Tapi alangkah baiknya kalau kita manfaatkan dulu ruangan yang ada di kantor, seperti di Balai Kota. Kan luas, banyak ruangan yang tidak terpakai. Cukup satu ruangan saja dulu yang dijadikan daycare,” ujar Umiyati, Kamis (26/06).
Ia menekankan bahwa sebelum membangun gedung baru untuk daycare, Pemkot perlu mengukur efektivitas dan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, pemanfaatan ruangan yang sudah ada akan jauh lebih efisien dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh ASN, khususnya para ibu bekerja yang membawa balita.
“Jangan sampai nanti kita keluarkan biaya dari APBD untuk bangun gedung baru, ternyata tidak efektif dan bangunannya terbengkalai. Lebih baik kita coba dulu, manfaatkan ruang kantor pelayanan yang dekat dengan aktivitas kerja,” katanya.
Menurut Umiyati, konsep daycare yang menyatu dengan ruang kantor juga memungkinkan para ibu tetap terhubung dengan anak-anaknya sepanjang jam kerja. Ini diyakini akan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas ASN perempuan yang selama ini harus membagi perhatian antara pekerjaan dan pengasuhan anak.
“Bayangkan kalau ada satu ruangan khusus daycare dekat dengan tempat kerja, si ibu bisa nengok anaknya sewaktu-waktu. Hubungan emosional tetap terjaga, dan ini sangat penting untuk ibu bekerja,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini perlu ditempuh secara bertahap, dengan fokus pada efisiensi anggaran di tengah masa transisi dan banyaknya program prioritas lain yang menanti realisasi. Pembangunan gedung baru, menurutnya, bisa dipertimbangkan kemudian jika memang kebutuhan daycare terbukti tinggi dan berkelanjutan.
“Tidak usah dulu yang mewah-mewah. Kita cukup setting satu ruangan ukuran standar, itu sudah bisa jadi daycare sementara. Butuhnya juga tidak banyak biaya kalau kita pakai aset yang sudah ada,” ujarnya.
Meski mendukung penuh inisiatif ini, Umiyati juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas di fasilitas tersebut. Ia menyarankan agar Pemkot Makassar menyiapkan tenaga penjaga daycare yang profesional dan memiliki pelatihan dasar dalam pengasuhan anak usia dini.
“Penjaga atau pengasuh anaknya juga harus disiapkan dengan baik. Jangan asal ditempatkan. Harus ada pelatihan, ada standar pelayanan. Ini penting supaya anak-anak ASN ini benar-benar terjaga dengan baik selama dititipkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap kesejahteraan pegawai, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan ramah keluarga.
Pria yang akrab disapa Appi ini, mengungkapkan bahwa selama melakukan kunjungan ke berbagai kantor pemerintahan, dirinya sering mendapati ruangan kerja dipenuhi oleh balita yang ikut orang tuanya bekerja karena tidak adanya tempat penitipan anak yang memadai.
“Saya beberapa kali masuk ke kantor, justru lebih banyak anak kecil daripada pegawainya. Ini harus jadi perhatian. ASN perlu fokus bekerja, dan kita sebagai pemerintah wajib menciptakan ruang untuk itu. Daycare adalah salah satu jawabannya,” ujar Appi.
Menurutnya, tidak semua ASN memiliki akses terhadap pengasuhan anak yang memadai di luar jam kerja. Terutama bagi pasangan muda yang keduanya bekerja, keberadaan fasilitas penitipan menjadi kebutuhan mendesak.
Appi menilai, membiarkan anak-anak ikut ke tempat kerja bukanlah solusi ideal, baik bagi pegawai maupun perkembangan anak itu sendiri.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot tengah mengkaji dua opsi lokasi pembangunan daycare. Alternatif pertama adalah membangun fasilitas tersebut di kawasan Balai Kota Makassar untuk menjangkau pegawai pusat pemerintahan.
Alternatif kedua adalah menghadirkan fasilitas serupa di area permukiman ASN, agar lebih dekat dari rumah dan mempermudah pengantaran anak.
“Anak-anak harusnya bermain dengan teman sebayanya, bukan duduk diam di sudut ruangan kantor. Ini bukan hanya soal kenyamanan kerja, tapi juga soal tumbuh kembang anak. Jadi harus ada solusi jangka panjang,” tegasnya.
