Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmi Budiman, (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar bersiap meluncurkan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham di bidang lingkungan, yaitu pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Peluncuran ini akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2025, dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu pagi (29/06) besok, mulai pukul 06.00 Wita.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dijadwalkan hadir langsung untuk menandai peluncuran resmi program yang telah lama dinanti ini.
Program pembebasan iuran sampah menyasar masyarakat tidak mampu, khususnya pengguna listrik berdaya 450 VA dan 900 VA. Mereka akan dibebaskan dari kewajiban membayar iuran sampah rumah tangga, sebagai bentuk keadilan ekologis sekaligus dukungan sosial dari pemerintah kota.
“Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum program ini sudah selesai direvisi. Besok, programnya kita luncurkan secara resmi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmi Budiman, Sabtu (28/06).
Helmi menjelaskan, penentuan penerima manfaat akan merujuk pada basis data rumah tangga tidak mampu berdasarkan daya listrik dan pendataan sosial yang ada di tingkat kelurahan.
“Ini bukan sekadar program penghapusan iuran. Ini adalah bagian dari transformasi tata kelola sampah di Makassar yang berbasis keadilan dan partisipasi,” ujarnya.
Ke depan, DLH Makassar juga akan menyusun roadmap pengelolaan sampah komprehensif, yang mencakup aspek regulasi, edukasi publik, insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan, hingga sistem penghargaan bagi warga dan komunitas yang aktif menjaga kebersihan.
Selain peluncuran program iuran gratis, peringatan Hari Lingkungan Hidup kali ini juga diramaikan dengan sejumlah agenda penting. Antara lain, pameran inovasi pengelolaan sampah, diskusi publik lintas sektor, dan kampanye edukatif terkait pengurangan sampah plastik, pemilahan sampah rumah tangga, serta urban composting.
“Kami sengaja memilih lokasi CFD agar lebih dekat ke masyarakat. Kampanye lingkungan tidak cukup di balik meja, harus menyatu dengan aktivitas publik,” ujar Helmi.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, sebelumnya telah menegaskan bahwa kebijakan lingkungan di Makassar akan diarahkan pada pendekatan yang berpihak pada rakyat, berbasis data, dan dijalankan secara konsisten lintas OPD.
“Kita ingin kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat, terutama mereka yang selama ini terbebani. Tapi ini bukan soal gratis saja, yang kita bangun adalah budaya peduli lingkungan,” kata Munafri dalam rapat koordinasi sebelumnya.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) di setiap kecamatan, serta memperkuat sinergi dengan pelaku sektor informal seperti pemulung, bank sampah, dan pengusaha daur ulang lokal.
Program pembebasan iuran ini dinilai strategis karena berfungsi ganda: mendorong keadilan sosial sekaligus memperkuat peran warga dalam sistem pengelolaan sampah kota. Pemerintah berharap dengan hilangnya beban iuran, warga termotivasi untuk lebih aktif memilah, mengolah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
“Lingkungan bersih bukan hanya soal petugas sapu jalan, tapi kesadaran kolektif. Kalau kita ingin Makassar jadi kota sehat dan lestari, semua harus terlibat,” tutup Appi.
Diketahui, dalam acara tersebut, turut dilibatkan berbagai komunitas lingkungan, sekolah, pelaku usaha daur ulang, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci sukses perubahan budaya bersih di perkotaan.
