Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, Dok Istimewa.
KabarMakassar.com — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Selasa (20/5), legislator dari Dapil Jawa Timur II ini mendesak agar program tersebut tidak sekadar menjadi simbol kepedulian, melainkan benar-benar menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan bagi anak-anak yang tertinggal dari sistem pendidikan formal.
“Kami yakini bahwa satu-satunya cara memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan,” tegas Ning Dini, sapaan krabnya.
“Sekolah Rakyat harus menjadi ruang belajar yang berpihak pada anak-anak miskin, yatim piatu, dan yang tidak pernah tercatat di sistem sekolah negeri atau swasta.”
Kekhawatiran utama Ning Dini terletak pada landasan data yang digunakan pemerintah dalam menyaring calon peserta Sekolah Rakyat. Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis seleksi masih belum final. Hal ini, kata dia, membuka ruang bias dan ketidaktepatan sasaran.
“Kalau data DTSEN belum final, bagaimana kita bisa yakin bahwa yang terpilih adalah benar-benar anak-anak yang paling membutuhkan? Banyak laporan ketidaksesuaian data di lapangan,” tegasnya.
Ia mencontohkan daerah-daerah kantong kemiskinan seperti di wilayah pemilihannya, Probolinggo dan Pasuruan, yang menurut laporan konstituen, belum seluruhnya tersentuh oleh program Sekolah Rakyat. Belum lagi pertanyaan seputar kuota per daerah, yang hingga kini belum memiliki parameter jelas.
“Apakah kuota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin? Bagaimana dengan daerah yang tidak punya akses infrastruktur pendidikan, tetapi punya banyak anak tidak sekolah?” tanyanya kritis.
Ning Dini juga mengingatkan agar Kemensos tidak terjebak pada pelaksanaan program yang bersifat seremonial. Ia mengkhawatirkan Sekolah Rakyat hanya menjadi proyek bantuan pendidikan yang timpang, tanpa menjangkau akar persoalan, pemerataan akses, kualitas guru, dan kesinambungan hak anak.
“Kalau hanya sebatas membuat kelas dan membagikan alat tulis, lalu selesai, itu bukan perubahan. Kita ingin ada dampak jangka panjang. Anak-anak ini harus punya jaminan masa depan, bukan sekadar formalitas proyek sosial,” katanya.
Tak kalah penting, Dini menyoroti agar peserta Sekolah Rakyat tidak kehilangan hak-haknya atas bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga miskin yang masuk program ini harus tetap terdaftar sebagai penerima bantuan seperti BPJS Kesehatan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (ATENSI).
“Jangan sampai anak-anak ini justru kehilangan perlindungan sosial hanya karena berpindah jalur ke Sekolah Rakyat. Kemensos harus jamin kesinambungan bantuan bagi mereka,” ujarnya.
Sebagai penutup, Dini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Sekolah Rakyat. Ia membuka ruang bagi DPR untuk mendorong payung hukum yang lebih kuat jika program ini ingin dijadikan strategi nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Kita tidak bisa hanya bicara program tahunan. Kalau serius, kita harus jadikan ini gerakan nasional. Negara tidak boleh gagal lagi menjangkau anak-anak yang paling tertinggal,” pungkasnya.
Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal mengungkapkan pada bulan Juni atau Juli para siswa sudah dapat memulai proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
“Tahun ajaran baru kita sudah mulai,” tukasnya pada Selasa (13/05).
Disampaikan bahwa kelas pertama yang akan masuk di Sekolah Rakyat adalah kelas 1 SMP dan 1 SMA dimana nantinya anak-anak sudah dapat tinggal langsung di asrama.
“Kita akan lihat bagaimana kondisi plus minusnya nanti pada saat kita mulai, dan itu akan kita lakukan perbaikan-perbaikan,” terangnya.
“Intinya, kita berharap dampak daripada itu bagaimana kita insya Allah tahun 2045 pada saat era Indonesia Emas, ketimpangan anak-anak dari keluarga mampu dan tidak mampu, tidak jauh lagi,” sambungnya.
Ia menegaskan, dengan hadirnya Sekolah Rakyat maka semua anak bangsa dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu.
Abdul Malik optimis pada tahun pertama Sekolah Rakyat di Sulsel dapat diisi oleh kurang lebih seribu siswa dari target 25 ribu siswa.
Rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat, kata Abdul Malik, nantinya akan dilakukan oleh pendamping-pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH.
“PKH saat ini yang sudah berjalan melakukan pendampingan kepada keluarga miskin yang mendapatkan program bantuan sembako, BPJS kesehatan gratis, program keluarga harapan,” ucapnya.
