Sekda Kota Makassar Zulkifly Nanda, (Kiri), (Dok: Sinta KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Zulkifly Nanda, menanggapi serius teguran Ketua DPRD Makassar, Supratman, terkait absennya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna.
Zulkifly menyebut hal ini akan menjadi bahan evaluasi internal dan telah meminta seluruh kepala OPD untuk memperbaiki sikap kehadiran dalam agenda resmi legislatif.
“Ini tentu menjadi evaluasi buat kita semua. Saya sudah sampaikan di grup OPD, mulai besok setiap ada kegiatan paripurna harus dihadiri langsung oleh kepala dinas atau pejabat struktural yang berwenang,” ujar Zulkifly, Selaaa (01/07).
Pernyataan ini disampaikan menyusul sindiran keras yang dilontarkan Ketua DPRD Makassar, Supratman, dalam forum paripurna. Ia menyesalkan minimnya kehadiran jajaran OPD Pemkot dan menyebut banyak yang hanya mengirim ‘Laskar Pelangi’ istilah yang merujuk pada staf non-ASN atau tenaga honorer untuk mewakili institusi mereka di forum strategis tersebut.
Menurut Zulkifly, kehadiran langsung dari OPD dalam rapat-rapat DPRD adalah bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif, sekaligus tanggung jawab dalam menjaga hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif.
“Saya sudah sampaikan ke Group WhatsApp Pemkot Makassar, Rapat paripurna itu forum resmi, tidak bisa dianggap sepele. Saya minta semua OPD menjadikan ini sebagai prioritas ke depan,” tegasnya.
Ia memastikan pihaknya akan melakukan monitoring terhadap kehadiran OPD dalam setiap agenda formal DPRD ke depan, sebagai bentuk tindak lanjut atas kritik yang disampaikan pimpinan dewan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Makassar, Supratman, melayangkan teguran keras kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar yang absen dalam rapat paripurna. Ia menyindir keras ketidakhadiran itu dengan menyebut OPD hanya mengutus Laskar Pelangi, alias staf non-ASN, untuk menghadiri forum strategis tersebut.
Ia menyebut ketidakhadiran para pimpinan OPD sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menyikapi agenda penting yang menyangkut keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Wakil Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025.
Namun, suasana paripurna justru diwarnai dengan banyaknya kursi kosong yang seharusnya diisi oleh pejabat eselon dari berbagai OPD.
Dalam pantauan langsung KabarMakassar, sejumlah kursi tersebut bahkan tampak diisi oleh staf pendamping hingga awak media.
Melihat kondisi tersebut, Supratman yang akrab disapa Supra tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai ketidakhadiran para pejabat OPD sebagai bentuk tidak serius terhadap lembaga legislatif.
“Ini OPD kalau Wali Kotanya tidak ada, mereka utus Laskar Pelangi hadir di Paripurna,” kata Supratman dalam rapat paripurna, Selasa (01/07).
Menurut Supratman, absennya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin seharusnya tidak menjadi alasan bagi OPD untuk tidak menghadiri forum resmi DPRD.
Ia menekankan bahwa pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan agenda vital yang menentukan arah pembangunan kota.
“Jangan main-main, ini soal pembahasan anggaran ke depan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap mekanisme formal pemerintahan. Rapat paripurna, kata dia, bukan sekadar seremoni, tetapi ruang konstitusional untuk menyampaikan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Meski begitu, paripurna tetap dilanjutkan dengan agenda yang telah ditetapkan. Namun, Supratman menekankan bahwa DPRD akan mencatat secara khusus ketidakhadiran para OPD dan meminta agar Sekretariat DPRD maupun Sekda Kota Makassar memastikan kehadiran penuh dalam rapat paripurna berikutnya.
“Tidak apa-apa, paripurna kita lanjutkan. Tapi saya minta, pada paripurna berikutnya, seluruh OPD harus hadir lengkap,” tegasnya.
